Dialog Bersama BPJS Kesehatan Soal Penyesuaian Iuran

by
Pejabat BPJS Kesehatan Cabang Ambon berdialog di RRI Ambon, Selasa (21/1/2020). FOTO : BPJS KESEHATAN AMBON

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Menanggapi terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 atas penyesuaian iuran JKN, BPJS Kesehatan Cabang Ambon hadir dalam dialog yang disiarkan oleh salah satu radio di Ambon, Selasa (21/1/2020). Hadir sebagai narasumber dari BPJS Kesehatan yaitu Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Ade Eka Satrya dan Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Elsa Tuutuarima.

Ade menyampaikan beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat. Pertama pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya ditanggung oleh pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi Rp. 42.000,- per orang atau meningkat Rp. 19.000,- dari iuran sebelumnya. Nominal tersebut telah berlaku sejak 1 Agustus 2019. Selisih iuran bagi PBI APBD untuk bulan pelayanan 1 Agustus – 31 Desember 2019 dibayarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Daerah wajib membayarkan iuran PBI APBD nya sesuai dengan Perpres 75 Tahun 2019 mulai 1 Januari 2020.

Kedua, pada segmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. Peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019. Peserta PPU tingkat daerah yang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Ketiga, pada segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut peserta mandiri serta peserta Bukan Pekerja (BP) iuran yang berlaku mulai 1 Januari 2020 yaitu pada kelas 1 menjadi Rp. 160.000,-; kelas 2 menjadi Rp. 110.000,-; dan kelas 3 menjadi Rp. 42.000,-.

Lebih lanjut, Ade menjelaskan alasan iuran BPJS Kesehatan harus disesuaikan. Sejak BPJS Kesehatan berdiri pada Tahun 2014, besaran iuran sudah tidak sesuai hitungan ideal berdasarkan nilai aktuarianya sehingga defisit sudah terjadi pada awal tahun pertama. Sesuai aturan, iuran harus disesuaikan setiap dua tahun namun sejak tahun 2016 besaran iuran tidak mengalami kenaikan sehingga sampai dengan saat ini angka defisit kian bertambah.

loading...

“Bila iuran tidak disesuaikan, akan mengancam keberlangsungan Program JKN-KIS. Sayang apabila program ini harus distop mengingat program ini sangat dirasakan masyarakat. Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan” kata Ade.

Dalam dialog, turut bergabung dengan bapak Angki sebagai pendengar melalui telefon. Ia mengungkapkan bahwa dengan adanya penyesuaan iuran, masyarakat semakin teredukasi dan peka terhadap penggunaan BPJS Kesehatan namun ia juga meminta pelayanan BPJS Kesehatan ditingkatkan seiiring dengan naiknya iuran.

“Masyarakat semakin teredukasi dengan adanya penyesuaian iuran JKN ini. Hal ini menunjukkan bahwa kepekaan masyarakat terhadap penggunaan BPJS Kesehatan membaik. Namun kami juga mengharapkan BPJS Kesehatan melakukan pelayanan inovatif untuk meningkatkan pelayanan” ungkap Angki.

Menanggapi hal tersebut, Elsa menjelaskan bahwa tidak hanya sekedar menyesuaikan iuran, BPJS Kesehatan juga berkomitmen meningkatkan layanan JKN dengan membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan peserta. Diantaranya ada program BPJS Satu, BPJS Jemput bola, BPJS Praktis, Simplifikasi Pelayanan HD, Sistem Antrian Online, Display tempat tidur, Integrasi SIM FKTP dan FKRTL dengan mobile JKN.

“Seiring dengan penyesuaian iuran JKN, BPJS Kesehatan juga berinovasi membuat kebijakan sebagai komitmen dalam peningkatan mutu layanan JKN. Dari kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepuasan peserta.”jelas Elsa. (ADVERTORIAL)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *