Dijeblos ke Lapas, Harta Terpidana Korupsi Senilai Rp 3,1 Miliar Juga Disita Kejati Maluku

by
Terpidana Sunarko saat dieksekusi ke Lapas Klas II Ambon dengan mobil tahanan, Kamis (22/10/2020) sore dari Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Foto: Ruzady/Terasmaluku.com

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Maluku, Sunarko, terpidana korupsi pembangunan runway Bandara Moa, Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akhirnya dijblos ke Lapas Kelas II Ambon, Kamis (22/10/2020) sore.

Dia dieksekusi ke Lapas Ambon dengan menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku.  Sunarko sebelumnya masuk DPO Kejaksaan Agung sejak April 2929, dan  ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI bersama Kejati Maluku dan Kejari Pekanbaru di Hotel Asnof Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau pada Selasa 20 Oktober malam.

Sunarko Kamis pagi diterbangkan dari Jakarta ke Ambon, dan tiba Kamis siang. Dari Bandara Pattimura, Sunarko dibawa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Setelah menyelesaikan proses administrasi di Kejati Maluku Kamis sore, Sunarko langsung dieksekusi ke Lapas Ambon.

Kejati Maluku melaporkan telah menyita harta senilai Rp 3,1 miliar dari Sunarko. Harta sitaan itu akan digunakan untuk membayar uang pengganti dan denda yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) RI kepada Sunarko, Direktur PT. Bima Prima Taruna, pelaksana proyek pembangunan runway Bandara Moa.

Loading...

Sunarko divonis empat tahun hukuman penjara oleh MA, denda sebesar 200 Juta subsidair 2 bulan serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp. 2,9 miliar.

“Uang penggantinya dibayar dari harta yang disita. Harta yang sudah disita 3,140 miliar. Sisanya apakah nanti dikembalikan kepada terdakwa dan apakah nanti akan dibayarkan dendanya juga. Kan ada denda 200 juta (dalam vonis MA),”kata Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudy kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Kamis (22/10/2020) sore disela-sela eksekusi Sunarko ke Lapas Ambon.

Pembangunan konstruksi runway Bandara Moa di MBD kata Rudy sumber anggarannya berasal dari APBD Kabupaten MBD Tahun 2012 senilai Rp. 20 miliar.

Rudy mengatakan penyimpangan pengerjaan proyek tersebut adalah pembayaran yang tidak sesuai dengan spesifikasi pengerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara 2,9 miliar sesuai hasil perhitungan BPK. (Ruzady)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *