Dinilai Tidak Netral, Pemuda Adat Minta Bupati Aru Copot Pjs Rebi

by
Agustina Palaler. Foto : Dok. Pribadi

TERASMALUKU.COM,-DOBO-Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Daerah Kepulauan Aru menilai ada kejanggalan prosedur serta ketidaknetralan Aparat Sipil Negara (ASN) di beberapa kecamatan dalam tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) Tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Aru.

Hal ini terungkap dalam temuan yang dituangkan dalam surat BPAN tertanggal 23 Juni 2021 nomor : 01/BPAN/ARU/VI/2021 perihal laporan.

Surat BPAN itu ditujukan kepada Bupati Kepulauan Aru, Wakil Bupati Kepulauan Aru, Kepala Perwakilan Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepalauan Aru.

Ketua BPAN Kepulauan Aru, Agustina Palaler di Dobo, Kamis (24/6/2021) mengatakan, ada beberapa catatan yang ditemukan di lapangan pada Desa Rebi, Kecamatan Aru Selatan Utara dan Desa Siya, Kecamatan Aru Selatan Timur.

Untuk Desa Rebi, Palaler menilai Panitia Pemilihan bersama Carateker Kepala Desa dinilai tidak netral dan terkesan menggugurkan Calon Incumben (Petahana) dengan cara-cara yang tidak normatif dan tidak relevan.

Misalnya kata Palaler, dengan alasan salah pengetikan redaksi pada LPPD akhir jabatan dan bukan pada subtansi dari LPPD tersebut.

Sementara Desa Siya, menurut Palaler diduga Panitia Pemilihan sengaja menghilangkan berkas dan dokumen Calon Kepala Desa Incumbent atas nama Welem Lauri. Selain itu mereka juga membangun opini di masyarakat bahwa incumbent korupsi dana desa.

Bukan sebatas itu saja, Panitia Pemilihan berangkat ke Dobo untuk melaporkan incumben Kepala Desa Siya ke Polres dan Kejari Kepulauan Aru terkait dugaan korupsi.

Terhadap tindakan dan perlakuan Panitia Pemilihan Kepala Desa seperti ini, lanjut Agustnia Palaler pihaknya tidak setuju. Dan harus disikapi karena akan berdampak pada tahapan lanjutan lainnya dan menciderai proses demokrasi yang sementara gencar dibangun.

Palaler mengatakan, panitia pemilihan harus netral dan focus terhadap tahapan. Soal korupsi katanya, biarlah masyarakat atau elemen lain yang soroti, ini namanya panitia mainkan peran ganda.

“Begitupun dengan Pjs Desa Rebi, jangan intervensi kerja-kerja Panitia. Tugas Pjs adalah bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan, mendukung Kamtibmas dan sukseskan Tahapan Pilihan sehingga terpilih kepala desa devitif,” ujar Palaler.

Karena itu Palaler meminta Bupati mencopot carateker atau Pjs Kepala Desa Rebi, Robinson Lagiadauy karena secara emosial memiliki hubungan kakak beradik gandung dengan salah satu Calon Kepala Desa Rebi yang mencalonkan diri sebagai penantang incuambent.

“Kami mendukung pemilihan kepala Desa Tahun 2021 di Kepulauan Aru dengan catatan pemilihan dilakukan dengan cara-cara yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang proses pemilihan dan pencalonan Kepala Desa,”katanya.

Panitia pemilihan dan Pjs Kepala Desa Rebi belum bisa dikonfirmasi Terasmaluku.com terkait hal ini.

Liputan : Ervin

Editor : Hamdi