Disnaker Kota Ambon Bakal Bentuk Tim Kawal Penerapan UMK 2020

by
Disnaker Kota Ambon bakal bentuk Tim task force untuk pastikan pekerja menerima upah sesuai UMK (20/11). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,AMBON – Evaluasi dinas Tenaga Kerja Kota Ambon terkait penerapan UMK sesuai standar belum sepenuhnya berjalan mulus. Masih ada pekerja yang nyatanya tidak menerima upah sesuai umk yang telah ditetapkan pemkot.

Ada banyak faktor penyebab. Namun perusahaan dapat mengajukan keberatan atau penundaan pembayaran upah apabila hal itu dinilai cukup memberatkan.

Kadis Tenaga kerja kota Ambon, Godlief Soplanit membenarkan hal itu. Sejauh ini pemerintah punya kebijakan untuk mengataur lalu menetapkannya. Dalam praktik di lapangan, toh ada saja pekerja yang belum sepenuhnya terlindungi dengan menerima upah yang sesuai.

“Evaluasi masih ada yang tidak terima seusia UMK. Tapi pengusaha bisa ajukan penundaan. Cuma sampai saat ini tidak ada,” jelasnya kepada terasmaluku.com usai rapat penetapan UMK di The City Hotel pagi (20/11/2019).

Penundaan atau keberatan yang diajukan pengusaha atau perusahaan itu ditujukkan untuk memberi ruang agar pekerja tetap bisa menerima upah yang tepat. Namun dia tak memungkiri dalam sosialiasi mereka menerima penetapan UMK namun tidak menjalankannya.

Dalam hal ini ada badan pengawas dari provinsi yang mengemban tugas di ranah tersebut. sayangnya dia menilai fungsi tersebut lemah. “Ya ada yang punya tugas itu di provinsi. Tapi mungkin karena personil kurang atau seperti apa. Jadinya lemah,” terag dia.

Untuk itu pada penetapan kali ini, aka nada strategi baru yang dibahas bersama gubernur juga dinas terkait. Yakni pembentukan task force. “Kami akan bentuk task force. Nanti perusahaan yang tidak menerapkan UMK sesuai ketetapan pemkot akan dikenakan sanksi,” tegas dia.

Tim yang dibentuk itu akan bertugas mengawal dan memastikan kebijakan pemerintah telah diterapkan dengan benar. (PRISKA BIRAHY)