Ditreskrimsus Polda Maluku Gagalkan Penyelundupan 127 Kilogram Merkuri Ke Makassar, Dua Wanita Ditangkap

by
Polisi gelar barang bukti beserta tersangka penyelundupan merkuri 127 kilogram dari Ambon ke Makassar (3/5). FOTO: Alfian Sanusi

TERASMALUKU.COM,AMBON,- Aparat Ditreskrimsus Polda Maluku menggagalkan penyelundupan bahan berbahaya jenis merkuri dengan berat 127 kilogram yang dibawa dari Kota Namlea menuju Makassar.

Merkuri yang masuk golongan barang berbahaya beracun (B3) itu dibawa oleh tiga orang yakni Muhammad Ali Yunus (54), Jurniati alias Ibu Jun (47) dan Fitri Dwiyanti alias Fitri (33).

Mereka ditangkap di pos lantas, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sirimau Kota Ambon pada 9 Maret 2019. Namun, pemilik dari barang berbahaya ini masih dalam pengejaran polisi karena melarikan diri.

Kabag Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Roem Ohoirat dalam keterangan pers di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Jumat (3/5/2019) mengatakan, penyelundupan merkuri ini berhasil digagalkan karena ada laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian.

Kemudian dari laporan tersebut anggota Reskrimsus melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada mobil yang dicurigai membawa merkuri.”Dari hasil penggeledahan polisi berhasil mendapatakan merkuri seberat 127 kilogram, yang diisi dalam delapan botol bekas oli,” kata Ohoirat.

Dia mengaku, setelah dilakukan pengembangan tiga orang yang membawa merkuri tersebut telah ditetepkan menjadi tersangka dan berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.”Kami juga masih melakukan pengejaran terhadap dua tersangka lain yang diduga pemilik bahan berbahaya ini,” ujarnya.

Selain delapan botol oli berukuran 1 liter yang berisikan merkuri, polisi juga menyita Barang Bukti (BB) lainnya yakni Masing-masing uang Rp 3,5 juta pecahan Rp 100.000 dan empat buah hape merek dagang Samsung, Vivo dan Oppo serta satu lembar Surat Keterangan Ditlantas Polda Maluku.

“Pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka adalah pasal 161 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Junto pasal 55 ayat (1) ke 1 dan atau pasal 56 ayat (1) KUH Pidana,” kata Ohoirat. (ALFIAN SANUSI)