DKPP Gelar Sidang Kasus Panwasli Buru

by
DKPP RI gelar sidang gugatan terhadap anggota Panwasli Buru

AMBON-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang kasus dugaan pelanggaran administrasi dan fakta integritas dengan teradu anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwasli) Kabupaten Buru, Hasia Fatsey.
Sidang yang berlangsung di Kantor Bawaslu Mauku, kawasan Talake Ambon pada Sabtu (8/10) itu, dengan ketua majelis hakim Nur Hidayat Sardini, anggota DKPP RI didampingi dua anggota majelis lainnya.
Dalam persidangan ini, pengadu Faisal Amin Mamulati, menyampaikan materi pengaduannya. Faisal yang juga mengikuti seleksi anggota Panwasli Buru menyatakan, teradu dalam hal ini, Hasia memanipulasi Kartu Keluarga (KK) serta memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Buru, saat mengikuti seleksi menjadi anggota Panwasli Kabupaten Buru. Selain itu, pengadu juga menyatakan teradu pernah menjadi tim sukses salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada Buru Selatan 2015 lalu.
“Saya menyampaikan dua materi pokok terhadap pengadu, soal pelanggaran administrasi yakni dugaan memanipulasi KK dan KTP saat ikut seleksi Panwasli Buru dan melanggar fakta integritas karena teradu menjadi tim sukses salah satu pasangan calon saat Pilkada Buru Selatan,” kata Faisal. Atas gugatan ini, Faisal minta majelis hakim mengambulkan permohonannya dan membatalkan pengangkatan Hasia sebagai anggota Panwasli Buru.
Dalam persidangan itu, Faisal juga menunjukan bukti – bukti termasuk berupa foto keterlibatan teradu sebagai tim sukses dalam Pilkada Buru Selatan. Ia juga mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan materi gugatannya itu.
Dalam persidangan ini, Hasia membantah tuduhan Faisal. Ia menuding apa yang dilakukan Faisal semata – mata karena ambisinya ingin menjadi anggota Panwasli Buru.
“Kenapa saat uji publik seleksi Panwasli tidak mengajukan keberatan, setelah ditetapkan hasilnya baru melakukan keberatan. Tuduhan saya memanipulasi KK dan palsukan KTP, serta terlibat tim sukses semua tidak benar. Apa yang dilakukan pengadu hanyalah ambisi untuk menjadi anggota Panwasli,” katanya.
Untuk menguatkan pembelaan itu, teradu juga menyampaikan bukti – butik lainnya termasuk surat dari tim sukses, parpol dan KPU Buru Selatan yang menyatakan dia tidak pernah menjadi tim sukses. “Saya mohon majelis hakim yang terhormat menolak segala materi dari pengadu, agar saya bisa bekerja dengan baik untuk mengawal tahapan-tahapan proses Pilkada di Buru saat ini,” kata Hatsia. Hatsia bersama dua orang lainnya hasil seleksi dilantik menjadi anggota Panwasli Buru pada Juni 2016 lalu.
Selain teradu, Faisal juga mengadukan dua anggota Bawaslu Maluku, Dumas Manery dan Abdullah Ely, sebagai pihak terkait. Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi baik yang diajukan pengadu dan teradu, mjelis hakim menyatakan persidangan sudah cukup. “Nanti kami akan bermusyawarah untuk memutuskan hasilnya. Dan tunggu pemberitahuan selanjutnya,”kata Nur Hidayat Sardini. Persidangan itu juga disaksikan Ketua Bawaslu Maluku Fadli Silawane dan Komisioner KPU Maluku La Alwi. ADI