DPP PPP Berhentikan Ketua Dan Sekretaris PPP Maluku, Ternyata Ini Alasannya

by
Isi Surat Keputusan DPP PPP soal pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Jelang Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan Syarif Hadler dan Arief Hentihu dari jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Maluku. Syarif adalah Wakil Walikota Ambon, sementara Arief merupakan Caleg DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon.

Sebagai gantinya, DPP PPP mengangkat Hj Etha Aisya Hentihu dan Muhammad Umarella sebagai pejabat sementara Ketua dan Sekretaris DPW PPP  Maluku. Surat pemberhentian Syarif dan Arief tertuang dalam Surat Keputusan bernomor : 454/SK/DPP/W/III/2019 yang  ditandatangani Ketua Umum PPP, H.M.Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal, H. Asrul Sani pada Jumat (8/3/2019).

“Memutuskan, menetapkan, memberhentikan sementara saudara Syarif Hadler sebagai Ketua dan saudara H.M. Arief Hentihu sebagai Sekretaris DPW PPP Provinsi Maluku masa bakti 2016-2021 sampai adanya putusan selanjutnya dari DPP PPP.

Menunjuk saudara Hj Etha Aisyah Hentihu sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketua dan saudara Muhammad Umarella sebagai pejabat sementara (Pjs) Sekretaris PPP Maluku masa bakti 2016 hingga 2021 sampai adanya putusan selanjutnya dari DPP PPP,” demikian sebagian poin SK DPP PPP yang diterima Terasmaluku.com, Sabtu (9/3/2019).

Dalam poin lain SK DPP PPP disebutkan pula pemberhentian hanya untuk Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku, sementara susunan kepengurus DPW PPP Maluku lainnya tetap seperti biasa, tidak ada perubahan. “Surat Keputusan ini disampaikan kepada jajaran pengurus DPW PPP Maluku untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” demikian poin lain SK DPP PPP.

Dalam SK DPP PPP juga disebutkan pertimbangan Syarif dan Arief diberhentikan sebagai Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku  yakni untuk memaksimalkan roda kegiatan organisasi kepartaian dalam rangka upaya memperbesar perolehan suara dan kursi PPP di wilayah Maluku. Atas hal itu, DPP PPP juga sudah bertemu dan bermusyawarah dengan Ketua DPW PPP Maluku Syarif Hadler.

Karena itu DPP PPP memandang perlu melakukan reposisi sementara terhadap susunan kepengurusan DPW PPP Maluku. SK DPP PPP tentang pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku ini dengan tembusan diantaranya, Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Gubernur Maluku di Ambon, Pangdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku dan DPC PPP se Maluku.

Pemberhentian Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku mengingatkan publik Maluku soal konflik internal di tubuh Partai Berlambang Ka’bah itu. Saat Pilkada Kota Ambon 2017, DPW PPP Maluku mengukuhkan kepengurusan Ketua DPC PPP Kota Ambon Rovik Afifudin. Pembekuan kepengurusan DPC PPP Kota Ambon dilakukan hingga ke pengurus Ranting. Itu terjadi karena Rovik dan kader PPP lainnya lebih memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusung Parpol lain.

Sementara itu  pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Juni  2018, DPP PPP juga mengambil alih pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno ke KPU Maluku. Saat itu, Ketua dan Sekretaris DPW PPP Maluku, Syarif Hadler dan Arief Hentihu membelot dari keputusan DPP PPP, dan lebih memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Said Assagaff dan Andareas Rentanubun. (ADI)