DPRD Beri Penangguhan izin dan Aktifitas Perusahaan Sampai Ada Pertemuan Lagi

by
Ketua DPRD Provinsi Maluku saat bertemu dengan Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese Nusa SBB di rang paripurna siang (19/10).

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Sesuai janji Ketua komisi B DPRD Provinsi Maluku, Kamis (18/10/2018), Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese Nusa (HIMASANU) kembali mendatangi Kantor DPRD Maluku, Jumat (19/10/2018) pagi. Pada pertemuan itu keinginan mereka terkabul. Mereka berhasil bertemu langsung dengan Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae dan menyampaikan aspirasi mereka.

Pertemuan yang dimulai pada pukul 10.00 sempat ditunda beberapa jam hingga usai salat Jumat. Para mahasiswa yang kemarin sempat berunjukrasa itu kembli masuk ruang rapat sekitar pukul 14.00. Edwin Huwae dalam pertemuan itu mendengar semua masukan serta tanggapan dari mahasiswa. Mereka yang sejak sebelumnya ngotot meminta dipertemukan dengan gubernur serta menggugurkan rekomendasi eksploitasi hutan oleh pihak ketiga. Namun pertemuan yang berjalan mulus dan tenang itu, DPRD Maluku memberikan solusi dan kesepakatan.

“Semua ada proses dan aspirasi kalian akan saya terima untuk kemudian dicarikan jalan keluar,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin A Huwae. Menurutnya DPRD Maluku berencana menghadirkan perusahaan pada pertemuan lanjutan untuk membahas aktifitas yang dilakukan.

Pasalnya masyarakat pun banyak yang tak tahu detil terkait aktifitas perusahaan di hutan mereka. Mereka membenarkan, pengelolaan hutan memberi pemasukan kas daerah. Namun alangkah baiknya jika itu dikerjakan oleh warga setempat. Hal itu ditakutkan bakal berdampak panjang. Seperti keluhan-keluhan yang mereka sampaikan sebelumnya. Penebangan telah berjalan meski belum kantongi izin pemerintah.

Loading...

Untuk sementara pihaknya berupaya untuk menangguhkan semua aktifitas sampai masalah ini jelas. Yakni ada pertemuan langsung antara pihak perusahaan dan mahasiswa. “Solusinya penangguhan izin perusahaan, aktifitasnya juga ditanguhkan. Dan kami akan panggil perusahaan bertemu supaya tahu mereka itu bakal buat apa,” jelasnya memberi penegasan.

Sambil menunggu proses pemanggilan dan pemeriksaan berkas Edwin meminta mahasiswa menjaga independensi mereka. Dia menyebut, jika aksi dan tuntutan mereka itu ditunggangi orang atau kelompok tertetntu, Edwin memastikan tidak akan menanggapi mereka. “Sekali saya tahu ada yang tunggangi saudara, saya tidak terima lagi,” jelas politisi kawakan itu.

Secara terpisah Evert Karmite menyebut jika DPRD Provinsi belum mengetahui sama sekali perihal aktifitas perusahaan di SBB. Karena itu penebangan pohon di hutan Seram itu adalah perbuatan ilegal.“Ini kan baru awal. Belum ada dibilang apa apa. Kita tunggu dan liat nanti seperti apa,” imbuh Dominggus Tahya, salah satu pembina HIMASANU usai pertemuan bersama sore tadi.

Sementara itu Bupati SBB Yasin Payapo menyesalkan surat izin dari pemerintah Provinsi Maluku kepada purusahaan PT.Tanjung Wana Sejahtera Melakukan. Saat dihubungi wartawan di kantornya, Payapo mengaku jika hal itu terjadi tanpa sepengetahuan pemda SBB.  “Saya berjanji akan surati pihak terkait untuk menjelaskan alasan penolakan PT.Tanjung Wana Sejahtera ini. Sebelum mereka eksplorasi hutan lebih jauh,” janjinya. (PRISKA BIRAHY)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *