DPRD-Dikbud Maluku Pastikan Tidak Ada Calon Siswa Titipan Pejabat

by
Wakil Ketua DPRD Maluku, Asis Sangkala. FOTO : DOK. FRAKSI PKS

TERASMALUKU.COM,-AMBON-DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku memastikan tidak akan ada calon siswa SMP dan SMA dengan cara mudah karena merupakan titipan pejabat.

“Saat penerimaan siswa baru untuk tahun ajaran 2020 ini khususnya pada jenjang SMA, pihak sekolah diminta tidak menerima ‘titipan’ calon siswa dari pihak mana pun,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala di Ambon, Kamis (11/6/2020).

Menurut dia, tata kelola penerimaan calon siswa harus berjalan baik dan DPRD sangat mendukung kebijakan seperti ini. Disdikbud povinsi juga perlu menertibkan pejabat di lingkup dinas maupun pemprov yang selama ini dinilai masih bermain-main.

Dia mencotohkan jatah kursi pada sejumlah sekolah unggulan di Kota Ambon seperti SMA unggulan Siwalima, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon. “Jika Disdikbud dan Pak Gubernur, Murad Ismail tegas maka kami di DPRD akan memberikan dukungan yang maksimal,” tandasnya.

Sementara Kadis Dikbud Maluku, Insun Sangadji menegaskan ke depannya sudah tidak ada lagi calon siswa titipan karena lulus atau tidaknya seorang siswa, ditentukan oleh hasil tes penerimaan di masing-masing sekolah.

Loading...

“Mau dibawa ke mana pendidikan kita, kalau terus dititip oleh oknum-oknum tertentu. Lalu, mutu pendidikannya di mana? Oleh sebab itu, saya dan Pak Gubernur sudah berkomitmen, untuk tidak ada titipan, terutama untuk sejumlah sekolah unggulan di Kota Ambon,” kata Sangadi.

Setiap sekolah bisa menjadi baik dan bagus bila calon siswa hanya berpatokan pada sekolah-sekolah unggulan saja, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan siswa di sekolah-sekolah yang lain. “Saya katakan kepada Pak Gubernur, bahwa setelah ini saya inginkan semua sekolah harus menjadi bagus, dengan cara menerapkan sistem pemerataan guru,” katanya

Untuk itu Dikbud provinsi saat ini sementara membuat analisis kebutuhan guru dan dalam beberapa hari ke depan, analisis tersebut akan dipaparkan di hadapan DPRD. Tujuannya adalah kira-kira di Provinsi Maluku ini masih membutuhkan berapa banyak tenaga guru dan akan menjadi tugas DPRD agar nantinya bisa memperjuangkan formasi guru di daerah ini.

“Jadi saya tegaskan bahwa untuk penerimaan peserta didik baru tahun ini di semua sekolah tidak ada yang namanya istilah titipan, dan saya sudah bicara dengan seluruh kepala sekolah,” jelas Sangadji.

Semua akan melalui jalur seleksi dan penentuannya akan berdasarkan rangking, dan siapa yang memiliki nilai terbesar maka layak masuk ke sekolah-sekolah unggulan. (FUAD/ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *