DPRD Maluku Minta Gugus Tugas Perketat Surat Izin Perjalanan Warga Dari Zona Merah

by
DPRD Maluku menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran perhubungan untuk membahas langkah-langkah penanganan dan pencegahan covid-19 di Maluku di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu (3/6/2020). FOTO : NAIR FUAD

TERASMALUKU.COM,-AMBON- DPRD Maluku menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran perhubungan untuk membahas langkah-langkah penanganan dan pencegahan covid-19 di Maluku di ruang paripurna DPRD Maluku, Rabu (3/6/2020).  Raker dipimpin langsung Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimuri didampingi, Wakil Ketua Melkianus Sairdekut dan Wakil Ketua Asis Sangkala. Raker ini untuk membahas pelaksanaan transportasi dalam menangani pandemi COVID-19 di Maluku.

BACA JUGA : COVID-19, DPRD Maluku Terapkan Protokol Kesehatan

DPRD minta Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Maluku untuk memperketat pemberiaan izin bagi warga yang melakukan perjalanan dari zona merah terutama Kota Ambon ke kabupaten dan kota di Maluku. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19 di daerah-daerah lainnya di Maluku.

Ketua DPRD Lucky Wattimury mengatakan, DPRD menggelar rapat tersebut sebagai fungsi kontrol dalam pengawasan Covid-19 khususnya jalur transportasi udara, laut dan darat. DPRD Maluku mengundang instan perhubungan di Maluku, yakni Dishub Maluku,  Kepala Kesyahbandaraan Operasional Pelabuhan (KSOP), Pelni, Angkasa Pura dan ASDP, untuk membicarakan langkah penanganan penyebaran Covid-19 .

“Raker ini untuk mengsingkronkan seluruh kegiatan yang ada di DPRD dalam hal ini tim covid-19 dalam rangka melakukan pengawasan penanganan Covid-19 di Maluku, sekaligus membicarakan berbagai persoalan yang terajadi akhir-akhir ini dalan pelaksanaan protap Covid-19 di sektor perhubungan,” kata Lucky.

Lucky mengatakan hasil kajian tim Covid-19 DPRD Maluku, bahwa salah satu penyebab peningkatan angka pasien Covid-19 di Maluku terdapat pada pintu perhubungan, baik itu lewat transpotasi laut, udara maupun darat. Sehingga lanjut Lucky  hal ini harus bisa dicarikan solusi untuk memotong mata rantai penyebaran virus.

Loading...

Lucky menyebutkan seperti  di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang sebelumnya daerah hijau kini naik  ke zona kuning penyebaran Covid-19. Ini karena ditemukan dua orang penumpang yang menggunakan kapal Printis dari Kota Ambon dan kini dinyatakan positif Covid-19 di MBD.

“Dengan ditemukan dua orang pelaku perjalanan ke MBD menggunakan kapal perintis postif Covid-19, kejadian ini yang membuat DPRD semakin kuat melaksanakan raker dengan instansi terkait untuk bisa melakukan tugas pengawasan sehingga kedepan tidak ada lagi berbagai persoalan yang terjadi,”paparnya.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut mengungkapkan tim pengawas Covid-19 DPRD Maluku akan mengundang Gugus Tugas Penangana Covid-19 Provinsi Maluku untuk membahas kembali penanganan covid-19  terutama dari sektor perhubungan.  Sehingga lanjut Melkianus kedepan ada langkah tegas yang diambil untuk memastikan seluruh keberangkatan kapal harus melalui prosedur yang benar, dan tidak lagi ada orang yang hanya mengantongi surat kesehatan dapat melakukan perjalanan.

“Nanti lewat rapat dengan Gugus Tugas Provinsi, kita harap nantinya seluruh penumpang yang berangkat harus melalui pemeriksaan yang lebih memadai, terlebih khusus bagi kita yang ada di daerah yang ditetapkan sebagai zona merah (Kota Ambon). Harus merujut ke daerah yang masih dianggap zona hijau, sebaliknya kalau dari zona hijau datang ke zona merah misalnya, itu mungkin prosedurnya sendiri, tapi khusus bagi kita yang daerah merah ini yang harus lebih diperketat aturannya,”tandasnya.

Untuk setiap pelaku perjalanan antar kabupaten dan kota, Melkianus mengatakan harus bisa mengantongi hasil rapid test, sesuai dengan ketentuan kapan lamannya dalma perjalanan dilakukan test tersebut, tanpa ada diskriminasi bagi siapapun. (NAIR FUAD)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *