DPRD Minta Pemkab SBB Jadi Fasilitator Pengurusan Sertifikat Tanah

by
Anggota Banggar DPRD SBB saat rapat dengan Pemkab SBB, Rabu (23/8). FOTO : RUL (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-PIRU– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seram Bagian Barat (SBB), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan. Banggar menilai keterlibatan  Pemkab dalam masalah ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dan bangunan miliknya.

Hal ini mengemuka dalam rapat evaluasi  Banggar DPRD dan Pemkab  SBB terkait pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) di Gedung DPRD SBB, Rabu (23/8). Dari pihak eksekutif, dihadiri Sekda SBB Mansur Tuharea dan pimpinan dinas terkait.

Anggota Banggar dari Fraksi PKS, La Risno Judin  menilai, peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, sangat penting. Sehingga mempermudah akses masyarakat memperoleh dokumen kepemilikan tanah dan bangunannya.

Permintaan anggota Banggar agar Pemkab SBB  menfasilitasi masalah  ini  menyusul rencana pemerintah memberlakukan aturan disiplin pajak kepada semua wajib pajak, termasuk PBB. Disiplin pajak PBB tersebut, rencananya akan diterapkan secara merata baik kepada pemilik tanah dan bangunan yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat.

“Pada prinsipnya, kami sangat setuju disiplin pajak PBB itu diterapkan. Tapi, sebelum Pemda menerapkannya, idealnya, Pemda harus bantu dulu mempermudah masyarakat dalam mengurus segala dokumen pertanahan dan bangunan miliknya. Hal ini penting supaya ada hubungan timbal balik. Artinya, kita jangan saja mendesak masyarakat agar memenuhi kewajibannya, sementara apa yang menjadi haknya itu, kita tidak bantu untuk memenuhinya,” kata Risno.

Risno mengungkapkan,  sesuai data, dari 100 persen tanah dan bangunan milik masyarakat  di SBB, 50 persennya tidak memiliki sertifikat kepemilikan.  Menurutnya, selama ini masyarakat acuh tahu terhadap kelengkapan dokumen PBB, karena  proses pengurusan sertifikat berbelit-belit.

Ditambah lagi, adanya dugaan  pungutan liar untuk pengurusan sertifikat tanah.  Menurut Risno, implikasi dari semua itu, masyarakat menjadi bandel untuk melunasi kewajibannya sebagai wajib pajak.

“Olehnya itu  terkait masalah dokumen kepemilikan tanah dan bangunan, Pemda SBB harus menjadi fasilitator. Fasilitator yang kami maksudkan, bukan saja soal mempemudah proses pelayanan, tapi Pemda juga harus menyediakan layanan pembuatan sertifikat secara gratis kepada masyarakat,”katanya.

Anggota Banggar juga mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pendataan ulang terhadap lahan dan bangunan baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Langkah ini dinilai  penting  agar pengelolaan pajak yang bersumber dari PBB ini bisa terkontrol secara maksimal. (RUL)