DPRD Persilahkan Kajati Periksa Anggota DPRD Terima Uang Kasus Bank Maluku

by
Kajati Maluku foto bersama anggota Pansus DPRD Maluku

AMBON-Ketua DPRD Maluku Edwin Huwae persilahkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Jan S Marinca memeriksa anggota DPRD Maluku terkait markup pembelian Kantor Cabang  Bank Maluku di Surabaya  tahun 2014 senilai Rp 54 miliar.

Ini disampaikan Edwin usai menemui Kajati Maluku bersama anggota Panitia Khusus (Pansus)  pengadaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya.  Penegasan Edwin yang juga ketua Pansus menjawab  wartawan terkait  isu sejumlah anggota DPRD menerima aliran dana dalam kasus ini. “Pak Kajati kalau ada bukti  berkaitan anggota DPRD yang terima uang (kasus Bank Maluku di Surabaya) ya silahkan, itu kewenangan (Kejaksaan),” katanya kepada wartawan Pers  di Kantor Kejati.

Ia menyatakan, dalam pertemuan  yang berlangsung di ruang  kerja Kajati Maluku itu, pihaknya tidak mengklarifikasi isu  adanya anggota DPRD yang menerima aliran dana markup  pengadaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya  tersebut. “Prinsifnya kedatangan kita (Pansus DPRD) ke sini (kejaksaan) untuk mendukung proses hukum yang sementara dilaksanakan Kejati Maluku,” katanya.

Sementara itu Kajati Maluku Jan S Marinca  menyatakan, dalam pertemuan itu DPRD Maluku juga berharap kasus ini  secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, agar menjadi terang benderang.

Terkait adanya isu anggota DPRD terima aliran dana kasus ini, Marinca menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan, sehingga belum bisa menjelaskannya. “Kita tunggu proses penyidikan masih berjalan. Terkait dengan pertemuan, prinsifnya  DPRD mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan kejaksaan, dan mereka berharap kasus ini cepat dilimpahkan ke pengadilan agar menjadi terang benderang,” katanya.

Seperti diketahui, DPRD Maluku membentuk Pansus untuk pengungkapan  kasus pengadaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya senilai Rp 54 miliar, yang merugikan negara Rp 7,6 miliar.

Dalam kasus ini, Kejati Maluku sudah menahan Dirut Bank Maluku dan Maluku Utara, Idris Rolobessy dan Kepala Devisi dan Renstra Bank Maluku Malut, Pedro Tentua.

Pansus juga Senin (13/6) telah memanggil Walikota Ambon Richard Louhenapessy terkait  masalah ini. Walikota dipanggil karena merupakan salah satu pejabat yang ikut menandatangani pengadaan Kantor  Cabang Bank Maluku di Surabaya. ADI