DPRD, Resetllement Dan TPU (Satu Jam Bersama Pimpinan DPRD Maluku Tengah)

by
Pdt Yanez Titaley, tiga dari kiki bersama anggota DPRD Maluku Tengah. FOTO : ISTIMEWA

“Butuh kesediaan hati dari Pemerintah Daerah dan Kemauan dari DPRD Kabupaten Maluku Tengah maka masalah ini akan terselesaikan” ungkapan yang disampaikan oleh Bapak Jop Kapressy anggota DPRD Maluku Tengah menyikapi pandangan dari Klasis GPM Masohi terkait dengan pergumulan masyarakat Toneh Tanah menjadi Desa Administratif dari status “ Resetllement” dan pergumulan masyarakat Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) untuk memperoleh Tempat Pemakaman Umum (TPU) refresentatif.

Dua hal diatas menjadi percakapan antara Klasis GPM Masohi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada pertemuan hari ini. Memang perjuangan masyarakat Toneh Tanah untuk menjadi Desa administratif sudah dimulai pada tahun 2009 – 2014 namun sampai saat ini belum ada keputusan tetap dari Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Upaya yang telah dilakukan selama ini dengan mempersiapkan dokumen berupa, Profil Desa, Komunikasi dengan Desa-desa tetangga untuk memperoleh Rekomendasi seperti arahan Pemerintah Daerah, dan perjuangan untuk dimasukan sebagai bagian dari Ranperda oleh DPRD masih menemui jalan buntu.

Terkadang Issu ini menjadi lahan politik kampanye jelang pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Anggota Legislatif namun surut dengan sendirinya pasca proses politik selesai dilaksanakan. Oleh sebab itu saling mengingatkan harus terus dilakukan sebagai bagian dari masayarakat yang peduli. Ketua DPRD Maluku Tengah Fatsan Tuankotta berterima kasih atas kunjungan MPK GPM Masohi dan berjanji untuk mempelajari setiap dokumen berkaitan dengan hal dimaksud dan akan dilanjutkan ke Pemerintah Daerah Maluku Tengah, menurutnya kalau persyaratannya memenuhi unsur ia menjamin hal itu pasti akan terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.

loading...

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kecamatan TNS juga menjadi bahan percapakapan bersama antara MPK dan Pimpinan DPRD, di Kecamatan TNS hanya Desa Layeni yang memiliki TPU sebab itu perlu ada perhatian dari DPRD dalam rangka pembebasan lahan dan ganti rugi bagi masyarakat sehingga semua Desa di Kecamatan TNS dapat memilikii TPU. Memang TPU ini sangat penting untuk masyarakat Kecamatan TNS karena berkaitan dengan hasil kebun (Komoditi Pertanian) juga air sumur yang tidak mau dibeli dan dikomsumsi oleh masyarakat di luar Kecamatan TNS karena umumnya tempat pemakaman berdekatan dengan rumah atau kebun warga dan berdampak bagi peningkatan ekonomi warga.

Untuk kedua hal ini Pimpinan DPRD berjanji untuk mengawalnya dengan mengagendakan dalam persidangan DPRD Maluku Tengah, untuk batas wilayah Toneh Tanah akan dikonsultasikan dengan Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah dan Desa-desa sekitar. Untuk TPU kesepakatan pembebasan lahan akan dikomunikasikan kembali dengan pihak-pihak yang berwenang di Negeri Makariki.

Terima Kasih Pa Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi A. dan Pak Jopy Kapressy yang dalam berbagai kesibukannya telah menerima kami dari Klasis GPM Masohi dan Jemaat Toneh Tanah berdiskusi.. Tuhan Yang Maha Esa deng Para Leluhur Memberkati Katong Samua. Hormat. Penulis, Pdt Yanez Titaley, Sekretaris Klasis GPM Masohi

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *