DPRD SBT Evaluasi TAPD Soal Refocusing Anggaran Covid-19 Rp 57 Milyar, Ini Yang Terjadi

by

TERASMALUKU.COM,-BULA-DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal refocusing anggaran Rp 57 milyar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten yang bertajuk Ita Wotu Nusa, Selasa (13/7/2021).

Evaluasi berlangsung dalam rapat kerja komisi gabungan, dalam rangka evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 17 2021 dan pelaksanaan APBD 2021.

Rapat dipimpin Ketua DPRD SBT Noaf Rumauw, didampingi Wakil Ketua, Agil Rumakat dan Wakil Ketua, Ahmad Voth.

Rapat mendapat banyak protes dari anggota DPRD. Pasalnya, dokumen refocusing APBD sebanyak Rp 57 milyar untuk pencegahan dan penaganan covid-19 di SBT belum disiapkan TAPD di meja pimpinan maupun anggota DPRD.

“Saya minta dokumen refocusing itu sudah ada di meja kita masing-masing. Ini kita mau proteksi bagaimana kalau TAPD tidak ada data ke kita soal itu,” ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD SBT Abdul Azis Yanlua, saat menyampaikan protesnya terhadap kinerja TAPD yang dianggap lambat dalam ruang rapat.

Yanlua mengatakan, dokumen refocusing itu harus diserahkan ke pimpinan dan anggota DPRD agar bisa mengetahui jelas belanja yang dimaksud itu sesuai dengan PMK 17 atau tidak.

“Saya minta sebelum lanjut dokumen pendukung itu harus ada biar kita bisa lakukan proteksi terkait pembelanjaan yang ada,”katanya.

Kata Yanlua, dari permintaan PMK 17 2021 ini, hanya untu belanja empat aitem semata. Yaitu belanja mobilisasi vaksin, belanja alat-alat penyimpangan vaksin, belanja soal tenaga medis yang vaksin dan ke empat belanja soal paska vaksin.

“Tapi cara mendistribusi untuk belanja yang dimaksud sesuai PMK 17 ini kita tidak tahu. Sebelum kita bahas lanjut, dokumen pendukung itu sudah harus ada,” tegas Yanlua.

Selain itu Sekretaris Fraksi NKRI DPRD SBT Fadly Elbetan, juga menyampaikan protes serupa kepada TAPD. Dia mendesak pada TAPD agar menyiapkan dokumen refocusing 57 milyar itu. Supaia DPRD bisa memberikan koreksi atau evaluasi.

“Dari awal saya sudah ingatkan, bahwa rapat ini akan dilanjutkan jika Tim Angaran menyiapkan dokumen itu. Agar sejauh mana presesntasi TAPD terhadap DPRD berkaitan dengan refocusing anggaran sesuai dengan PMK 17, berarti DPRD harus bisa memproteksi itu,” katanya.

Elbetan juga sempat menanyakan Kepala Dinas Keunguan soal kepastian angka refocusing. “Sebenarnya yang direfocusing ini 57 milyar atau 41 milyar. Biar kita kasi cocok ini.” ucap Elbetan.

Diketahui, rapat tersebut hadir dari TAPD, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) SBT Jafar Kwairumaratu. Kepala Diskeu Ali Tomagola, Kepala Inspektorat Daerah Nasarudin Tianotak, Kabag Hukum Setda SBT Mochtar Rumadan, Kepala Bappeda Anzar Wattimena serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Sofyan).