Dua Kabupaten Tidak Akomodir Kebutuhan Dana Pilkada

by

TERASMALUKU.COM, Ternate, 04/10 – Bawaslu Maluku Utara (Malut) menyebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri melayangkan radiogram pemanggilan terhadap kepala daerah dua kabupaten karena belum melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Dari hasil monitoring dan laporan KPU dan Bawaslu masih terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang belum mengalokasikan anggaran untuk Pilkada 2020, sebagaimana telah melewati tenggat penandatanganan NPHD antara pemda dan penyelenggara pemilihan jatuh pada Selasa (1/10) termasuk Kabupaten Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin di Ternate, Jumat.

Menurutnya, radiogram dari Dirjen Bina Keuangan Daerah terkait dengan pemanggilan beberapa kepala daerah yang belum menyelesaikan NPHD, termasuk di Malut telah disampaikan pula ke Bawaslu Malut.

Dia mengatakan, untuk Provinsi Maluku Utara, Bawaslu telah menyampaikan laporan pembiayaan anggaran pilkada yang belum dilakukan NPHD adalah Pemkab Sula dan Pemkab Taliabu.

Dia berharap dengan adanya panggilan Dirjen Bina Keuangan Daerah, persoalan pendanaan pilkada akan segera terselesaikan, karena Pilkada tahun 2020 ini adalah program prioritas nasional, sehingga tidak alasan bagi daerah untuk tidak menyediakan dana.

loading...

Sementara itu, anggota KPU Malut, Reni S Banjar ketika dikonfirmasi mengakui, saat ini selain dua daerah tersebut, kabupaten lainnya yang menggelar pilkada telah melakukan penandatanganan NPHD sesuai dengan besaran anggaran yang telah dibahas bersama dengan TPAD.

KPU kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara yang telah melaksanakan penandatanganan NPHD di antaranya KPU Halmahera Barat, 19 September 2019 sebesar Rp30.580.700.000, KPU Kepulauan Sula, 28 September 2019 sebesar Rp17.500.000.000, KPU Kota Ternate 30 September 2019 senilai Rp27.185.200.000, KPU Kota Tidore Kepulauan, 30 September 2019 senilai Rp17.500.000.

Sedangkan, untuk KPU Halmahera Selatan 1 Oktober 2019 sebesar Rp47.500.000.000, KPU Kabupaten Halmahera Timur 1 Oktober 2019 sekitar pukul 22.15 wit sebesar Rp24.679.575.000, KPU Kabupaten Pulau Taliabu 1 Oktober 2019 tepat pukul 23.00 senilai Rp13.000.000.000.(Ant)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *