Dua Tahun Yasin Memimpin, Pemkab SBB Keluar Dari Disclaimer Laporan Keuangan

by
Bupati SBB (kanan) bersama Kepala BPK Perwakikan Maluku (tengah). FOTO. DOK Pemkab SBB
TERASMALUKU.COM,-PIRU-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kantor Perwakilan Maluku menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Barat (SBB) di Ambon Jumat (24/5/2019).
Penyerahan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab SBB itu dilakukan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Maluku Muhammad Abidin kepada Bupati SBB Muhammad Yasin Payapo serta kepala daerah se Maluku lainnya. Bupati SBB didampingi Ketua DPRD SBB M. Julius Rotasouw.
Dan hasil pemeriksaan BPK RI Pemkab SBB keluar dari opini Disclaimer dan mendapatkan hasil wajar dengan pengecualian (WDP).
Sekertaris Daerah Kabupaten SBB Mansur Tuharea mengatakan perjuangan Pemkab SBB dibawa kepemimpinan Bupati Yasin Payapo selama dua tahun terakhir untuk keluar dari Disclaimer laporan keuangan daerah membuahkan hasil.
“Alhamdulillah hasil pemeriksaan keungan tahun anggaran 2018 oleh BPK RI sudah diserahkan dan Pemkab SBB mendapat hasil WDP, ini adalah satu langkah maju untuk Kabupaten SBB yang merupakan cita -cita Bupati dan kita semua,” kata Tuharea saat dihubungi Terasmaluku.com Jumat malam.
Tuharea mengatakan Bupati Yasin Payapo dan Wakil Bupati SBB Timotius Akerina baru dua tahun memimpin Kabupaten SBB dan sudah membuat terobosan besar yakni mengeluarkan SBB dari opini disclaimer laporan keuangan. Sejak 12 tahun lalu Pemkab SBB selalu mendapatkan opini Disclaimer dari BPK RI atas laporan keuanganya.
Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat (TMP) merupakan opini terburuk yang diberikan BPK RI terhadap pemerintah atau kementerian lembaga atas hasil audit laporan keuangan.“Pak Bupati baru dua tahun pimpin dan sudah bisa membawa SBB keluar dari Disclaimer itu merupakan terobosan besar untuk daerah ini,” ujar Tuharea.

Dengan mendapat opini WDP atas laporan keuangan ini, Tuharea berharap agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di SBB kedepannya lebih baik lagi sehingga SBB bisa mendapatkan opini hasil Wajar Tanpa pengecualian(WTP) dalam laporan keuangannya. “Semoga semua OPD kedepan bisa kerja dengan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan hingga kita bisa dapat WTP kedepan,” kata Tuharea. (FADLI)