Dukung LIN, PSDKP Awasi Unit Pengolahan Ikan di Ambon

by
Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon. FOTO : ISTIMEWA

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Ambon melakukan pengawasan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan distribusi produk hasil pengolahan perikanan di Kota Ambon.

Sejumlah UPI di Kota Ambon diawasi dengan melibatkan pengawas perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku. Ini dilakukan untuk mendukung Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

“Pengawasan kita lakukan sejak 12 Maret 2021. Kita libatkan pengawasan dari DKP Maluku sebagai bentuk peningkatan sinergitas di sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung Maluku sebagai LIN,” kata Kepala Stasiun PSDKP Ambon, A. Quddus, Selasa (16/3/2021).

Pelaksanaan pengawasan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Ambon, kata dia, sering melibatkan instansi terkait lainnya. Tak hanya dari dinas kelautan dan perikanan, tetapi juga Angkatan Laut dan Polair, khususnya saat operasi patroli di laut.

“Hal ini merupakan komitmen kami guna meningkatkan sinergitas antar sesama instani pemerintah, yang bertujuan untuk mendukung program-program pemerintah ke depan, termasuk LIN di Maluku,” terangnya.

Sementara itu Koordinator Humas Stasiun PSDKP Ambon, Taufik Kelibia, yang dihubungi Terasmaluku.com, mengungkapkan, UPI yang dilakukan pengawasan di Kota Ambon berjumlah 8 perusahaan.

“UPI di Kota Ambon yang menjadi lokasi pengawasan kami kemarin yaitu PT. Harta Samudera, CV. Tuna Maluku, PT. Intimas Surya, CV. Dian Samudra, CV. Sumber Harta Laut Mas, PT. Aneka Sumber Tata Bahari, PT. Sumber Laut Utama, dan CV. Advani,” ungkapnya.

Menurut Taufik, fokus pengawasan yang dilakukan yaitu terkait identitas pelaku, dokumen perijinan, kegiatan dan lokasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam usaha pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan.

“Kami juga melakukan analisa hasil pemeriksaan usaha pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran hasil perikanan kemudian menuangkan dalam Formulir Hasil Pemeriksaan Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan,” jelasnya.

Taufik bilang pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan saat ini merupakan tahap awal. Sehingga lanjutnya, untuk menentukan hasil penilaian akhir berupa taat atau tidaknya sebuah UPI akan dilakukan kegiatan tindak lanjutnya.

“Tapi pada prinsipnya semua UPI yang diperiksa, tidak melakukan pelanggaran. Dan jika curang dalam arti melanggar aturan, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” tandasnya. (HUS)