Ini Dia Data Realisasi Bantuan Pemerintah Untuk Pemulihan Ekonomi di Maluku

by
Kakanwil DJPb Maluku, Noor Faisal Ahmad saat Talkshow bersama terasmaluku.com di Ambon, Kamis (10/12/2020). FOTO : IMAN

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Berbagai program pemerintah dijalankan untuk pemulihan ekonomi (PEN) ditengah pandemi covid-19 termasuk di Maluku.

Program-program ini untuk mendukung daya beli masyarakat dan mendorong sektor UKM yang terdampak akibat pandemi covid-19.

Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku, Noor Faisal Ahmad saat Talkshow bersama terasmaluku.com di Ambon, Kamis (10/12/2020) menjelaskan untuk pemulihan ekonomi di Maluku, pemerintah pusat lewat APBNnya juga menggelontorkan anggaran melalui sejumlah program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik Bantuan Sembako dan gaji bagi pegawai yang memiliki gaji dibawah 5 juta juga intensif pajak, subsidi bagi UMKM hingga Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro.

Hingga saat ini, sesuai data DJPb Provinsi Maluku, untuk program PKH sebanyak 901.116 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan. Totalnya untuk anggaran PKH yang telah tersalurkan di Maluku senilai Rp. 484,89 miliar.

Bansos Tunai di Maluku telah disalurkan senilai Rp. 110,58 miliar kepada 184.315 penerima. Kartu Prakerja senilai Rp. 206,47 miliar untuk 58.161 penerima, Subsidi Listrik bagi 559.546 pelanggan dengan total bantuan senilai Rp. 18,31 miliar.

Sementara bantuan subsidi bagi UMKM telah disalurkan bagi 72.318 UMKM dengan total nilai Rp. 8,19 miliar, Banpres bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk 316.805 penerima senilai Rp. 190,08 miliar serta subsidi bagi usaha mikro dibawah 10 juta melalui Bank Daerah (Bank Maluku-Malut) untuk bantu kredit murah. “Bantuan-bantuan ini bertujuan sehingga bisa menggerak ekonomi Maluku dengan cepat,”jelasnya.

Diakuinya, dalam menyukseskan PEN di Maluku ini perlu dukungan dan sinergitas bersama semua pihak baik itu pihak Kementerian Keuangan melalui Satker di daerah maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama persoalan data agar tepat sasaran. Apalagi PEN ditekankan dipercepat. “Program ini harus cepat tapi data juga harus akurat dan pemerintah selalu mengevaluasi diri dan kami rutin lakukan survei untuk melakukan perbaikan,”sambungnya.

BACA JUGA :  Kementerian Keuangan Gelar Seminar Tematik Kehumasan, Untuk Apa?

Menyinggung postur APBN 2021 untuk Maluku, kata Noor, masih diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi atau PEN dan ini menjadi agenda pemerintah secara nasional. “Secara nasional masih fokus percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi birokrasi di 2021 jadi memang anggaran pun ada kenaikan meskipun naik sedikit dari sebelumnya (2020) 2.739 triliun menjadi 2.750 triliun (2021),”jelasnya.

Dan untuk Maluku kata Noor menambahkan, postur APBN alami kenaikan sebesar 3 triliun atau 15 persen menjadi Rp. 22,18 triliun pada 2021 jika dibandingkan tahun 2020 yang hanya Rp. 19,3 triliun. “Untuk satker-satker di Maluku 9,3 triliun, sementara 12,9 triliun melalui Transfer ke Daerah. DAU, DAK Fisik, Intensif Daerah, Dana Bagi Hasil, DAK Non Fisik dan DD,”terangnya.

Dirinya berharap ekonomi di Maluku bisa cepat pulih dan bisa lebih baik lagi di tahun 2021 mendatang. (Ruzady)

No More Posts Available.

No more pages to load.