Pemkab-DPRD dan MEA Akan Bahas PI 10 Persen Atas Migas di SBT

by
Kawasan PT. Citik di Kota Bula Kabupaten SBT. Foto : Istimewa

TERASMALUKU.COM,-BULA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT bersama DPRD setempat dan PT Maluku Energi Abadi (MEA) akan membahas pengalihan dan pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen wilayah kerja Migas Bula dan Seram Non Bula.

Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas mengungkapkan hal itu kapada wartawan usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 di DPRD SBT, Rabu (22/9/2021). Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD SBT Noaf Rumau.

Bupati mengatakan, pembicaraan PI 10 persen untuk SBT sudah diagendakan bersama dengan PT MEA.

“Kalau bicara PI 10 persen, kita bicara akan lama. Nanti ikuti saja, ada agenda Pemkab dan DPRD bersama PT MEA, dalam waktu dekat ini kita undang MEA ke sini (SBT),” kata Keliobas.

Manurut Keliobas, ada beberapa agenda penting yang harus dibahas secara bersamaan. Mulai dari saham, hingga keterlibatan orang SBT menduduki posisi jabatan di MEA.

“Kita diskusikan tentang sahamnya, tentang PI 10 persennya, tentang perwakilan dari SBT yang harus menduduki jabatan di MEA. Ini juga yang nanti kita diskusikan sama MEA,” ucapnya.

Sementara itu Ketua DPRD Noaf Rumau mengatakan, dalam pertemuan sebelumnya di Ambon, telah menyampaikan berbagai poin penting. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang, tata cara kerja sama daerah dengan daerah lain dan kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

“Olehnya itu, sampai hari ini dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disiapkan itu belum ditandatangani Pemda SBT dengan PT MEA. Kami meminta diberi waktu untuk Pemkab dan DPRD membicarakan. Karena ada dua dokumen penting yaitu, dokumen perencanaan dan dokumen PKS. Ini harus didiskusikan eksekutif dan legislatif di Daerah,” katanya.

Menurut Noaf, dalam proses kerjasama ini harus diketahui oleh DPRD, seperti apa muatan dari perjanjian kerjasama itu.

“Setelah itu kita undang PT MEA untuk kita dalami, kita telaah bersama. Harus ada kesesuaian. Karena satu kali melakukan kerjasama harus berkelanjutan.

Namun lanjut Noaf, Pemkab dan DPRD pada prinsipnya tetap malakukan kerja dengan PT MEA. “Pada prinsipnya perjanjian kerja sama PI 10 persen ini tetap kita dukung. Tapi kita harus pelajari dulu beberapa hal itu,” katanya.

Noaf juga mengatakan, Pemkab dan DPRD juga akan menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengelola PI 10 persen tersebut. (Sofyan)