Perangkat Desa Resmi Dilindungi Jamsostek, Hasil Revisi UU Desa Disahkan, Kakacab Maluku : Jaminan Perlindungan Selalu Mengikut Saat Bekerja

oleh

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pada tahun 2024, pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan dengan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perangkat desa, sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat pedesaan.

Pengesahan ini merupakan respons dari pemerintah terhadap kebutuhan mendesak akan perlindungan yang komprehensif bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sejak disahkannya UU ini oleh Presiden Joko Widodo, langkah pertama yang diambil adalah melakukan diseminasi kepada seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 20 Juni.

Menurut Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Plt Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, langkah ini sejalan dengan visi Nawacita Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat peran serta desa-desa dalam ekonomi nasional.

Perlindungan ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial yang layak bagi para pekerja desa, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Bolombo, telah menegaskan pihaknya akan segera mempersiapkan Peraturan Pemerintah dan instrumen operasional lainnya untuk merealisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini.

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan ini tidak hanya ada dalam teori undang-undang, tetapi juga terealisasi dengan nyata di lapangan, sampai ke tingkat desa.

Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menyambut baik langkah-langkah pemerintah ini dan menggarisbawahi pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung pendidikan di desa-desa.

BACA JUGA :  PLN Kembali Berikan Harga Tambah Daya Super Hemat Bagi Pelanggan Rumah Tangga dan UMKM

Dia juga menambahkan bahwa kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Dalam Negeri akan terus ditingkatkan guna menjaga keberlangsungan program ini di seluruh Indonesia.

Dari sudut manfaatnya, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan klaim untuk jutaan pekerja di desa dengan total manfaat yang signifikan, menunjukkan dampak positif dari program ini bagi masyarakat desa.

Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah Indonesia tidak hanya mengamankan masa depan ekonomi dan sosial para perangkat desa, tetapi juga menegaskan komitmen untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku, Sevy Renita Setyaningrum di Ambon, Minggu (30/6/2024) menyampaikan, jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang diberikan akan selalu mengikut apabila yang bersangkutan melaksanakan pekerjaannya.

Sehingga para pekerja tetap merasa aman dari kecelakaan kerja dan kematian dalam 24 jam.

“Jadi saat bekerja, mau pagi, sore ataupun malam, tetap merasa aman. tidak perlu cemas”ujar Sevy.

Penulis : Ruzady Adjis

**) Ikuti berita terbaru Terasmaluku.com di Google News klik link ini dan jangan lupa Follow

No More Posts Available.

No more pages to load.