Empat Kabupaten di Maluku Belum Laporkan Revisi APBD 2020 Untuk Covid-19, Ini Resikonya

by
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. FOTO : ANTARA

JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan 476 daerah sudah menyesuaikan pendapatan dan belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menangani COVID-19 berdasarkan laporan yang diterima pemerintah pusat per 7 Mei 2020.

Sementara itu hingga 7 Mei 2020 masih ada 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan Covid-19. Dari  65 daerah tersebut, terdapat empat kabupaten di Maluku yang belum menyampaikan laporannya.

BACA JUGA : Pemda SBT Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Mahasiswanya di Ambon

BACA JUGA : 5.000 Paket Bantuan Presiden Jokowi Untuk Warga Ambon Siap Dibagikan

“Semenjak kami sampaikan itu (surat keputusan bersama) dengan Menteri Dalam Negeri soal realokasi dan refocusing APBD 2020 untuk penanganan covid-19, kemudian terjadi perubahan yang cukup cepat dari APBD,” katanya ketika rapat kerja secara virtual dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Jumat (8/5/2020).

Menteri Sri Mulyani merinci dari 476 daerah itu terdiri dari 32 pemerintah provinsi, 357 pemerintah kabupaten dan 87 pemerintah kota yang sudah melakukan penyesuaian dan melaporkan kepada pemerintah pusat (Pempus). Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan dari laporan penyesuaian APBD itu, terjadi penurunan 15,1persen untuk total pendapatan daerah dari Rp1.133,6 triliun menjadi Rp962,1 triliun.

Sedangkan, untuk belanja daerah juga turun 14,6 persen dari total Rp1.164,8 triliun menjadi Rp994,4 triliun. Pemanfaatan hasil penyesuaian APBD itu mencapai Rp50,59 triliun yang digunakan untuk tiga bidang dalam mengatasi COVID-19 yakni kesehatan sebesar Rp22,1 triliun, jaringan pengaman sosial Rp19 triliun dan penanganan dampak ekonomi Rp9,32 triliun.

Sementara itu menurut Sri Mulyani, per 7 Mei 2020, ada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian APBD 2020 untuk menangani Covid-19. Laporan penyesuaian merujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. “Sementara itu sampai dengan 7 Mei 2020 ada 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020,” kata Menteri Keuangan

Atas catatan ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat bisa memberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan. Yakni Pempus bisa menunda pencairan anggaran pos lain superti dana alokasi khusus (DAK) ke daerah yang belum melaporkan penyesuaian APBD 2020 untuk penanganan Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya membutuhkan laporan penyesuaian anggaran dari pemerintah daerah untuk mengitung keseluruhan kemampuan Pempus dan daerah dalam menangani dampak pandemi civid-19. Karena itu kata Sri Mulyani, pemerintah pusat membutuhkan secepatnya laporan penyesuaian APBD 2020 dari pemerintah daerah.

Loading...

Menteri Sri Mulyani menyebutkan laporan pengalihan APBD 2020 untuk penananan covid-19 sudah sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas secara virtual dengan kepala daerah.

Kebijakan realokasi dan refocusing APBD 2020 diumumkan sejak 4 April 2020, dan batas akhir pemasukan laporan pada 23 April 2020. Namun ternyata hingga 7 Mei 2020 masih ada 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD 2020. Dan dari 65 daerah tersebut, terdapat empat kabupaten di Maluku yang belum menyampaikan laporannya.

Berikut 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran dalam APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 :

1. Kabupaten Aceh Besar
2. Kabupaten Aceh Selatan
3. Kabupaten Bireuen
4. Kabupaten Pidie
5. Kota Langsa

6. Kabupaten Langkat
7. Kabupaten Mandailing Natal
8. Kabupaten Serdang Bedagai
9. Kabupaten Padang Lawas
10. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Kabupaten Bengkalis
12. Kabupaten Indragiri Hilir
13. Kabupaten Kampar
14. Kabupaten Kuantan Singingi
15. Kabupaten Pelalawan
16. Kabupaten Rokan Hilir
17. Kota Dumai
18. Kabupaten Natuna
19. Kabupaten Kepulauan Anambas
20. Kota Tanjung Pinang

21. Kabupaten Bintan
22. Kabupaten Ogan Hilir
23. Kabupaten Bengkulu Utara
24. Kabupaten Sukabumi
25. Kabupaten Serang
26. Kabupaten Wonosobo
27. Kota Pekalongan
28. Kabupaten Bangkalan
29. Kabupaten Gresik
30. Kabupaten Malang
31. Kabupaten Mojokerto
32. Kabupaten Pacitan
33. Kabupaten Mempawah
34. Kabupaten Sintang
35. Kabupaten Melawi

36. Kabupaten Kayong Utara
37. Kabupaten Hulu Sungai Utara
38. Kabupaten Muna
39. Kabupaten Morowali Utara
40. Kabupaten Manggarai
41. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
42. Kabupaten Buru
43. Kabupaten Seram Bagian Timur
44. Kabupaten Kepulauan Aru
45. Provinsi Papua Barat
46. Kabupaten Fak-fak
47. Kabupaten Manokwari
48. Kabupaten Sorong
49. Kota Sorong
50. Kabupaten Sorong Selatan

51. Kabupaten Maybrat
52. Kabupaten Pegunungan Anak
53. Provinsi Papua
54. Kabupaten Puncak Jaya
55. Kabupaten Kepulauan Yapen
56. Kabupaten Sarmi
57. Kabupaten Yahukimo
58. Kabupaten Tolikara
59. Kabupaten Mappi
60. Kabupaten Waropen
61. Kabupaten Supiori
62. Kabupaten Mamberano Tengah
63. Kabupaten Yalimo
64. Kabupaten Puncak
65. Kabupaten Intan Jaya. (ADI/ANT/CNNIDONESIA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *