Evaluasi Badan Usaha, BPJS Kesehatan Ambon Gelar Forum Pengawasan Dan Pemeriksaan Kepatuhan

by
BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, Rabu (7/4/2021). FOTO : BPJS KESEHATAN AMBON

TERASMALUKU.COM,-AMBON- Guna melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan kepatuhan pemberi kerja dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Cabang Ambon menggelar forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, Rabu (7/4/2021).

Forum ini dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Ambon, perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Hadir juga Kepala UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Regional I Provinsi Maluku, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Ambon, dan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Ambon.

“Tugas dari forum kepatuhan ini adalah melakukan sinergitas dengan berbagai pihak terkait, seperti Disnaker dan BPJS Kesehatan agar dapat melakukan koordinasi persuasif terhadap badan-badan usaha. Kami berharap ke depannya kita undang badan-badan usaha yang masih belum patuh mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta JKN-KIS atau belum membayar iuran,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Dian Frits Nalle.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon, HS Rumondang dalam paparannya mengungkapkan data terkait badan usaha dalam kepesertaan JKN-KIS. Ia mengatakan, badan usaha paling banyak di Provinsi Maluku, ada di Kota Ambon, yaitu 1.619 badan usaha. Hingga Maret 2021, ada sejumlah badan usaha yang masih menunggak sehingga perlu dilakukan upaya penegakan kepatuhan pembayaran iuran secara lebih optimal.

“Ke depannya diharapkan ada kunjungan bersama pemangku kepentingan di Kota Ambon untuk badan usaha menunggak iuran dan memastikan badan usaha masih beroperasional. Dengan demikian badan usaha menjadi lebih patuh dan taat. Kita dapat melakukan suatu kolaborasi sehingga badan usaha punya kesadaran untuk membayar iuran yang tertunggak dan memberikan informasi tenaga kerja yang benar, detail, dan nyata di lapangan,” katanya.(ADVERTORIAL)