Evert Karmite Pasrah, Kain Berang Merah Di Kepala Dilepas Pengunjuk Rasa

by
Massa pengunjuk rasa melepas kain berang merah dari Kepala Ketua Komisi B DPRD Maluku, Evert Karmite di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku. FOTO: PRISKA BIRAHY

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Rasa kecewa dan kesal bisa mempengaruhi keputasan dan tindakan seseorang. Seperti yang dialami Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Evert Karmite. Dia terperanga pasrah saat pengunjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Saka Mese Nusa melepas kain berang merah di kepalanya di dalam ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku Kamis (18/10/2018).

Sebelumnya, Evert Kamis pagi menyambut pengunjuk rasa asal Kabupaten Seram Bagian Barat yang mengikatkan kain berang merah di kepalanya. Kain itu sebagai tanda penghormatan dan simbol bahwa dirinya merupakan bagian dari warga Seram Bagian Barat. Para pengjuk rasa yang juga datang dengan berikatkepala merah itu hanyut dalam haru. Mereka membawa aspirasi dan berharap Evert mampu meneruskan dan memperjuangkan.

Sayangnya hal berkebalikan terjadi di tengah pertemuan di ruang rapat DPRD itu. Massa yang hanyut dalam emosi dan kecewa meneriaki Evert di ruang rapat. Sebagian bahkan memutuskan hendak angkat kaki dari gedung DPRD namun berhasil ditahan.

Sedangkan sebagian lagi mengerumuni Evert sambil melepas perlahan kain berang yang sebelumnya dipasang di kepalanya. Massa menilai kegelisahan dan tuntutan warga dari SBB itu tyda ditindak repat dan tegas olhenya. Sambil berusaha menenangkan, dia hanya bisa terdiam pasrah, kepalanya sempat tertunduk dengan raut wajah layu.

Loading...
Sebelum masuk gedung DPRD Provinsi Maluku, Evert Karmite dipasangi kain berang merah

Namun dengan tenang dia kembali mengajak para mahasiswa itu duduk di meja U dan mencari solusi terbaik. “Kami akan pertemukan dengan ketua DPRD Maluku Jumat pagi jam 10.00,” katanya

Yanes Anakotta, koordinator aksi menegaskan jika tuntutan mereka harus didengar langsung oleh Edwin A Huwae. Dengan begitu DPRD dapat mendesak gubernur untuk mencabut rekomendasi pengelolaan hutan di Seram Bagian Barat. “Rekomendasi harus dibatalakan. Itu tanah adat kami,” tegasnya.

Pengunjuk rasa menyebut Indonesia tanpa Maluku bukanlah Indonesia. Maluku tanpa Seram bukanlah Maluku. Karena itu sudah seharusnya tanah adat, jejak budaya leluhur dan sejarah dijaga salah satunya hutan yang selama ini jadi naungan bagi masyarakat di Pulau Seram, Nusa Ina.(PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *