Gerakan Sosial: Kita Butuh Konsolidasi, Oleh Benny Ritiauw, Alumni S2 Sosiologi UGM

by
Benny Ritiauw, alumni S2 Sosiologi UGM. FOTO : DOK. PRIBADI

Ada begitu banyak segmen gerakan sosial, mulai dari adat sampai agama, dari gender sampai lingkungan, dari yang pro demokrasi sampai yg merindukan kembalinya otoritarianisme, dari perkumpulan tik-tokers sampai yg suka koleksi buku Marx. Mereka semua adalah aktor non oligarki, berada di luar institusi negara, memiliki masa, dan sudah tentu punya gagasan yang spesifik tentang seperti apa dan bagaimana politik bekerja.

Akan tetapi mengapa sulit sekali kita menemukan kerja gerakan sosial yang sanggup merevisi secara komprehensif diktat pembangunan-kesejahteraan yang selama ini dikerjakan membabi-buta oleh Rezim. ?

Tidak ada jawaban tunggal untuk pertanyaan ini. Yang ada justru sejumlah kemungkinan, hasil dari usaha untuk memikirkan kembali kaitan antara politik, demokrasi, dan aktivasi gerakan sosial.

1. Penyederhanaan Demokrasi dan Pembusukan Politik.

Demokrasi diartikulasi mentok pada kebebasan dan ritual lima tahunan. Sementara politik dianggap hanya bekerja melalui aktor partai atau elite negara. Di situasi ini, debat elite adalah debat politik, bagian dari stimulus menggerakan demokrasi. Sementara tuntutan publik melalui mulut aktor alternatif dalam gerakan sosial adalah gejala wajar orang muda progreaif, bukan bagian dari politik, dan ekspresis kebebasan (semu) merayakan demokrasi. Kerja bengis aktor politik dominan mengharuskan gerakan sosial setengah hati menyebut diri politisi.

Bagi mereka politisi adalah anggota parlemen, aktor partai, pejabat negara. Sebagaimana anak kecil takut setan, gerakan sosial begitu takut disebut sebagai gerakan politik. Ini mitos yang cukup sempurna dikerjakan oleh oligarki supaya politik-demokrasi beserta seluruh sumber daya di dalamnya dapat dengan mudah diakses tanpa gangguan, tanpa garansi.

Alhasil, gerakan sosial sekedar jadi pengeruk simpatik untuk menopang citra oligarki. Dijadikan sebagai objek kebijakan tapi tak pernah dihadirkan sebagai subjek atau bagian dari pembuat kebijakan.

2. Gerakan sosial miskin agenda visioner.

Di sini kita menjumpai dua hal yang saling membentuk satu sama lain. Pertama, rakyat yang butuh perubahan pasti akibat ketidaktuntasan format rekognisi : dalam hukum mereka diakui sebagai warga negara, sebaliknya, dalam politik mereka kehilangan substansi sebagai demos. Kedua, kerja politik elektoral yg tak serius menggarap rakyat. Kita disajikan tontonan debat kusir elite partai-aktor negara yang terlalu rajin menjaga martabat diri dan kolega sembari malas mengurusi konstituen yang tubuhnya rela disublimasi menjadi elektabilitas ketika pesta 5 tahunan.

Loading...

Histeria masa/rakyat yg rindu aksi konkrit untuk menghasilkan perubahan saat itu juga, dan permasalahan akut dlm politik representasi yang tak kunjung selesai, berjumpa dan saling beririsan, membentuk karakter gerakan sosial yang doyan pada parsialitas. Aktivisme dibangun untuk merespon isu jangka pendek yang berpotensi menghasilkan perubahan saat itu juga. Sialnya, itu tidak dibarengi dengan kerja gerakan untuk membentuk agenda kolektif, sebuah aksi jangka panjang, untuk mentransformasi politik dan demokrasi yang saat ini dibajak oleh oligarki

Jadi untuk saat ini, gerakan sosial tak ubahnya pemeran pengganti untuk memenuhi hasrat masyrakat yang rindu sosok progresif pro kesejahteraan yang tak kunjung dan tak tahu kapan datangnya. Histeria masa yang bosan melihat lakon elite politik-aktor negara yg tak kunjung waras dan sadar dalam memahami bahasa kemiskinan, bagi rakyat yang benar-benar rindu perubahan konkrit, dan juga bagi rakyat yang butuh direkognisi dalam aksi nyata. Namanya juga pemeran pengganti, maka statusnya hanya sementara dan tak akan bertahan lama.

3. Ketidakberhasilan merumuskan melting pot.

Di sini kita menemukam situasi di mana gerakan sosial sibuk merayakan perbedaan, terjebak dalam komunalitas, sampai lupa membentuk soliditas, baik itu perbedaan menyangkut identitas, gagasan, sampai patron yang jadi rujukan. Demokrasi dan wacana kesejahteraan gagal dikonversi menjadi ruang dekonstruksi terhadap perbedaan, guna membentuk kesatuan aksi kolektif yang multifront dan komprehensif. Yang terjadi justru gerakan sosial bergerak secara terpisah, berbasis isu yang parsial. Setelah isunya tuntas maka saat itu juga kerja gerakan berhenti dan dianggap selesai.

Persis di sini, kita mesti belajar dari kegagalan gerakan sosial sebelumnya, semisal gerakan angkatan 66 yg dibajak untk proyek propaganda anti-komunis, dan menjadi preseden politik bagi kelahiran rezim paling bengis terhadap kebebasan sipil dan kerja politik pro demokrasi-orde baru. Atau gerakan 98 yang meskipun berhasil menggulingkan Soeharto namun gagal memutus mata rantai oligarki dalam kerja politik dan demokrasi kita hari ini.

4. Ketiadan Simpul bagi Kerja Kolektif

Simpul memang selalu menjadi persoalan krusial bagi gerakan sosial. Sebab persis di sini kita bicara soal Leadership, bicara soal siapa yg mau rendah hati untuk merangkul, tidak egois untuk menganggap sesama sebagai musuh, cerdas untuk memformulasikan wacana bersama, dan progresif untuk menggerakan common ground.

Ini problem dalam gerakan sosial yang mesti direspon dengan serius. Sebab jika tidak, hari ini kita mengkritik oligarki pembajak domokrasi, 20 tahun kemudian kita justru menjadi oligarki baru yang membajak demokrasi itu sendiri, dengan cara yang jauh lebih bengis dari hari ini.!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *