Golkar Maluku Bantah Pecat Ramly Dari Ketua DPD Buru

by
Fuad Bachmid

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Maluku membantah pencopotan Ramly Umasugi dari posisi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupeten Buru pasca kekalahan Calon Gubernur Maluku Said Assagaff-Andreas (SANTUN) di basis Golkar saat Pilgub Maluku 27 Juni 2018.

Golkar adalah salah satu Parpol pengusung SANTUN. Sebelumnya beredar informasi bahwa Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Said Assagaff memerintahkan utusannya ke Kota Namlea untuk mengambil alih Partai Golkar Buru dari kepemimpinan Ramly yang juga Bupati Buru itu sekaligus menyiapkan agenda Musdalub Golkar di daerah itu.

Para petinggi DPD I Partai Golkar Maluku yang ke Namlea, Ibukota Kabupaten Buru itu antara lain Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Ridwan Rahman,Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Buru dan Bursel, Fuad Bachmid dan Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Piet Manuputty. Pertemuan tersebut untuk menyerahkan SK pemberhentian Ramly Umasugi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Buru.

Namun Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Buru dan Bursel DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Fuad Bachmid membantah kabar tersebut. Menurutnya kedatangan pihaknya ke Namlea hanya untuk melakukan rapat konsolidasi biasa dengan jajaran pengurus DPD II Golkar Buru dan anggota fraksi berkaitan dengan persiapan Golkar Buru dalam menghadapi deadline pemasukan daftar calon sementara (DCS) Pileg 2019, termasuk syarat administrasi lainnya yang harus dipenuhi oleh DPD Buru.

Fuad juga membantah pihaknya ditugaskan Assagaff untuk bertemu dengan Ramly. “Memang benar kami ke Namlea,tapi penugasan itu bukan berkaitan soal Musdalub, apalagi mau bertemu Ramly, kita hanya membahas soal persiapan DCS mereka (DPD Buru) disana, ini penting karena mengingat deadline pemasukan DCS Pileg sudah dekat, jadi tidak benar info-info itu ” kata Fuad dalam siaran persn yang diterima Terasmaluku.com, Selasa (3/7/2018).

Fuad tidak menampik isu-isu liar yang dikembangkan pihak pihak tertentu diluar karena memang tensi politik lokal pasca Pilgub Maluku.”Itu biasalah dalam politik, mungkin mereka di luar saja yang ribut-ribut soal itu, tapi di internal (Golkar) biasa-biasa saja, tidak apa-apa, Golkar sudah terbiasa dengan dinamika semacam ini” ujarnya. Fuad menggaransi internal Golkar akan tetap solid pasca Pilkada Maluku sebab ada kepentingan partai yang jauh lebih besar yakni memenangkan Golkar pada Pileg dan Pilpres 2019.

Selain itu, kata dia, sudah ada instruksi Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto pasca Pilkada serentak 27 Juni 2018, bahwa semua struktural partai diminta untuk tetap solid dan tidak melakukan gerakan tambahan mengingat Golkar akan memasuki momen politik nasional.

“Pak Ketum meminta struktural Partai agar tetap solid dan tidak terpecah pasca Pilkada guna mengamankan kepentingan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2019, jadi sudahi saja isu-isu tidak produktif diluar karena tidak berefek apa-apa secara internal” ungkapnya.

Fuad juga tidak menampik bahwa akan ada evaluasi secara internal oleh DPD I Partai Golkar Maluku ke jajarannya di DPD II Golkar kabupaten dan kota, dan itu kemungkinan besar akan dilakukan setelah penetapan hasil Pilgub Maluku oleh KPU Maluku.

“Proses tahapan pasca Pilgub masih berlangsung yakni rekapitulasi oleh KPU, biarkan itu berjalan terus hingga penetapan pemenang secara resmi. Setelah itu baru kita lihat, kalaupun ada evaluasi maka itu akan tetap dilakukan secara internal,” tandasnya. (IAN)