Gubernur Ingatkan PPNS DKP Maluku Bersinergi Dengan Polri

by
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo dan Gubernur Maluku Murad Ismail menghadiri pelantikan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Kantor Gubernur Maluku, Senin (31/8/2020). FOTO : HUMAS MALUKU

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Gubernur Maluku, Murad Ismail mengingatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku yang baru dilantik untuk bersinergi dengan Polri dalam menjalankan tugas-tugas, terutama penyidikan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini didasari tanggungjawab dari PPNS DKP Maluku yakni, menjaga dan melindungi sumber daya alam khususnya bidang kelautan di Maluku agar bisa dinikmati oleh generasi penerus.

BACA JUGA : Ini Pesan Menteri Edhy kepada 30 PPNS Perikanan Maluku Yang Baru Dilantik

“Saya ingatkan bahwa dalam melaksanakan tugas apabila berkaitan dengan kepentingan penyidikan maka kalian (PPNS) wajib melakukan komunikasi, koordinsi dan kolaborasi dengan Polri guna mendapatkan petunjuk dan bantuan penyidikan,”kata Gubernur saat sambutan pada pengambilan sumpah dan pelantikan 30 PPNS DKP Maluku yang berlangsung di aula Lantai 7 kantor Gubernur Maluku,  Senin (31/8/2020).

30 PPNS DKP Maluku dilantik dan diambil oleh Kakanwil Kemenkum HAM Provinsi Maluku, Andi Nurka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-20.AHA.09.01 Tahun 2020. Pelantikan ini juga dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gubernur, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno serta  pejabat teras Pemprov Maluku.

Loading...

Apalagi kedepan kata mantan Kakorps Brimob Polri ini, Maluku akan memiliki kawasan konservasi perikanan seluas 28 juta hektar yang berfungsi sebagai kawasan penyumbang suplai ikan nasional. Sehingga untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan potensi perikanan pada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP yang ada di Maluku, disitulah peran PPNS dibutuhkan.

“Di lapangan kalian mungkin akan berhadapan dengan berbagai jenis tindakan ilegal, oleh sebab itu harus bekali diri dengan aturan-aturan tetapi juga didukung sumber prasarana yang memadai,”tandasnya.

Sementara itu Menteri  Edhy Prabowo kepada wartawan mengatakan, pihaknya akan memperkuat sarana prasana pendukung bagi PPNS DKP Maluku dengan penginderaan satelit dan menambah armada kapal penindakan di laut.

Bahkan Menteri Edhy mengaku, untuk menunjang kinerja PPNS se-Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan untuk ikut memberikan bantuan dalam menopang kerja-kerja PPNS di bidang kelautan. “Semua fasilitas itu untuk memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran,”tandasnya. (Ruzady Adjis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *