Gubernur Maluku Minta Perhatian Khusus Aspek Kelautan, Perikanan dan Pariwisata

by
Mendagri dan Gubernur Maluku saling memberi cenderamata di sela - sela diskusi tentang Maluku di Jakarta. (Foto :Humas Pemprov Maluku)

JAKARTA – Gubernur Maluku Said Assagaff meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat (Pempus) di bidang kelautan, perikanan dan pariwisata bagi Provinsi Maluku. Menurut gubernur, 93 persen wilayah Maluku adalah lautan, hanya tujuh persen daratan. Karena itu perlu ada perhatian khusus dari Pempus dan pemangku kepentingan lainnya. Ini disampaikan gubernur saat diskusi dengan topik “Tantangan Memimpin dan Membangun Maluku sebagai Provinsi dengan Wilayah Laut Terluas di Indonesia,” yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku di Hotel Akmari Jakarta, Kamis (8/12). Diskusi menghadirkan pembicara kunci, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, para pengamat dan pejabat sejumlah kementerian.
Dalam keterangan pers Kepala Bagian Humas Pemprov Maluku Bobby Kin Palapia yang diterima Terasmaluku.com, Jumat (9/12), dalam diskusi itu, gubernur menjelaskan selama ini banyak orang tidak mengira jika wilayah Maluku itu lebih luas wilayah perairan atau lautannya daripada daratannya. Wilayah Maluku 93 persen terdiri dari lautan dan sisanya tujuh persen daratan. Total luas wilayah Maluku sekitar 705.645 km2 dengan lebih dari 1500 pulau, luas daratan 47.350,42 km2 dan luas wilayah perairan mencapai 658.294,69 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 1.7 juta jiwa berdasarkan data tahun 2016, terdiri dari 12 kabupaten, dua kota, 98 kecamatan, 33 kelurahan dan 989 negeri.
“Setelah dimekarkan menjadi dua provinsi, Maluku dan Maluku Utara, toh wilayah Maluku tetap luas, mencapai 700 ribu meter2. Coba, mana ada wilayah provinsi lain seperti itu di Indonesia. Jadi Maluku memang unik dan tentu saja tidak gampang memimpin dan mengembangkan wilayah yang didominasi lautan daripada wilayah daratan,” kata gubernur .
Terhadap situasi dan kondisi ini, gubernur berharap agar ada perhatian khusus dari Pempus dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terhadap Maluku, antara lain pemenuhan moda transportasi berupa kapal-kapal feri dan kapal penumpang termasuk penambahan pesawat.
Pempus dan pihak swasta juga diharapkan dapat memperhatikan potensi kelautan dan perikanan Maluku. Potensi perikanan tangkap Maluku mencapai 1,72 juta ton per tahun dengan tingkat produksi perikanan sebesar 534.484,9 ton di tahun 2013 dan potensi perikanan budi daya laut seluas 495.300 Ha, potensi perikanan budi daya air tawar 36.251 Ha dan perikanan budi daya air payau 191.150 Ha.
Menurut gubernur, pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga dapat diandalkan menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi di masa depan jika permasalahan yang ada dapat diatasi secara bertahap dan ditunjang Pempus serta para pemangku kepentingan. Dengan demikian, para investor terdorong untuk berinvestasi pada industri perikanan seperti usaha penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta kegiatan-kegiatan usaha lainnya.
Menurut gubernur, pada 2010 Pempus pernah menggagas ide untuk menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Namun gagasan tersebut kurang ditindaklanjuti serius hingga kini. “Masyarakat Maluku menunggu-nunggu dan mempertanyakannya. Kami butuh kejelasan dan perhatian serius terhadap potensi kelautan dan perikanan yang kami miliki. Kalau konsepnya bukan lagi LIN, lalu apa,” kata gubernur.
Ia juga menyebutkan sejumlah isu pokok pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang hingga kini masih menjadi persoalan di antaranya, pencemaran laut, gejala penangkapan berlebih (over fishing), degradasi habitat pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuaria dan lainnya) konflik penggunaan ruang dan sumber daya, kemiskinan nelayan dan pembudidaya ikan. Terbatasnya teknologi kelautan dan perikanan, serta terbatasnya sumber permodalan yang dapat digunakan untuk investasi yang keseluruhannya berakibat pada kemiskinan di sebagian besar penduduk di wilayah pesisir, khususnya pembudidaya ikan dan nelayan dalam skala kecil.
Selain diskusi, Pemprov Maluku juga mendapatkan anugerah atau rekor sebagai “Provinsi Kepulauan Terluas dengan Luas Lautan Mencapai 93 %” dari LEPRID (Lembagai Prestasi Indonesia dan Dunia). Menurut gubernur, Maluku tidak hanya identik dengan laut dan perikanan. Di daratan, Maluku juga memiliki potensi lain seperti sektor perkebunan, pertanian, peternakan, sumber daya alam termasuk Blok Masela. Di bidang pariwisata, alam Maluku yang indah adalah surga yang terpendam. Sejak zaman purbakala, Maluku diakui telah memiliki daya tarik alam selain rempah-rempahnya hingga dipuja-puji bangsa-bangsa lain. Kebudayaan dan situs-situs sejarah peninggalan zaman kolonial juga menjadi daya tarik tersendiri apalagi masih terpelihara.
Gubernur yakin industri pariwisata adalah salah satu aspek penting yang harus dikembangkan dan memiliki pengaruh besar. Pengembangan pariwisata dapat menjadi pintu masuk untuk pengembangan sektor-sektor lainnya di Maluku. “Turis asing dan domestik yang datang ke Maluku, apalagi jika turis tersebut memiliki latar belakang sebagai pengusaha, sangat mungkin untuk melakukan investasi di Maluku setelah menyaksikan sendiri potensi yang dimiliki Maluku. Jadi kami serius mengembangkan pariwisata dan karena itu harus kerja sama dengan berbagai pihak,” demikian Gubernur berharap. (ADI)