Gubernur Maluku Singgung Soal RUU Kepulauan, Begini Tanggapan Mendagri

by
Menteri Dalam negeri, Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers di lobi kantor Gubernur Maluku sore kemarin, (23/7). FOTO: Priska Birahy

TERASMALUKU.COM,AMBON, – Provinsi Maluku kembali disinggung untuk menjadi salah satu provinsi kepulauan. Gubernur Maluku dalam sambutan membuka kunjungan kerja para menteri menyatakan hal tersebut.

Sudah sejak lama Provinsi dengan ribuan pulau ini diserukan agar diubah menjadi provinsi kepaluan. Namun hingga kini hal itu masih belum terpenuhi. Perjuangan yang sama panjangnya dengan menyematkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional (LIN).

Dengan profil geografis didominasi area laut, pemerintah daerah pun kembali memunculkan usulan tersebut. “Namu sampai hari ini tidak pernah diberikan kita sebagai provinsi kepulauan,” sebut Murad singkat saat membuka kunjungan kerja menteri di Kantor Gubernur Maluku Kamis siang, (23/7/2020).

Menurutnya luas wilayah Maluku bahkan terbesar dan terluas dari 33 provinsi lain di Indonesia. Dengan bentang wilayah 712.498 kilomter persegi. Luas lautan 658.313 kilomter atau 92,4 persen yaitu sedangkan daratannya hanya 54.185 kilometer. Dengan luasan ini, maka bukan tak mungkin pemerintah daerah meminta agar Maluku menjadi provinsi kepulauan.

Di hadapan Menkopolhukam, Mahfud MD, Murad juga menyebutkan bahwa ABPD Provinsi Maluku yang hanya Rp 3,3 triliun jelas terlihat kecil dan tak sebanding dengan luasan wilayah. “Maluku lebih besar 11 kali dari pulau Bali. Kita punya pulau digabung, juga lebih dari pulau jawa. Namun kembali, APBD kita hanya 3,3,” sebut dia.

Dengan penduduk 1,8 juta jiwa serta lebih dari 1.300 1340 pulau, dirinya menyayangkan, pemerintah pusat toh tidak menjadikan Maluku sebagai provinsi kepulauan.

Loading...

Menteri Dalam Negeri Indonesia, Tito Karnavian dalam keterangan persnya menjelaskan kepada sejumlah awak media. “Pemerintah sudah dapat permohonon agar UU dibahas. Namun kalau kita lihat dari poin-poin, misalnya anggaran perimbangan tidak hanya dhitung dari jumlah penduduk. Misalnya pembentukan kecematan tidak berdasarkan jumlah penduduk sebab itu akan membatasi pembentukkan,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Tito, dalam perjalanan belasan tahun sejak ide itu dimunculkan sebagian besar dari isu-isu itu telah tertampung di undang undang yang lain. Seperti pada UU Dana Perimbangan yang tidak lagi menghitung jumlah penduduk tapi juga luas wilayah termasuk wilayah laut.

Hal itu juga ada pada pembentukkan kecamatan, UU Pemerintahan Daerah juga telah membuka peluang agar dalam pembentukkan wilayah kecamatan dihitung pula luas wilayahnya. “Pada prinsipnya sedang ktia bahas dengan DPD dan DPR RI,” jelas Tito.

DPDP RI Nono Sampono. Nono yang hadir pula dalam keterngan pers di lobi lantai 1 menjelaskan bahwa saat ini pemerintah juga pihkanya memang tengah mengupayakannya.
Dalam keterangan pers itu, Nono menyatakan jika Rancangan Undang undang (RUU) provinsi kepulauan lebih telah diperjuangkan selama dua periode DPR RI. Kini RUU itu kembali diupayakan DPD RI.

“Jadi sudah 4 kali diperjuangkan jadi betapa pentingnya RUU ini. Dan ini menyangkut nasib delapa provinsi kepauluan,” tegas Nono. Saat ini prosesnya ada di tahap legislasi. Usai DPD RI menyerahkan ke DPR aka nada pembahasan bersama tujuh menteri yang telah ditunjuk langsung Presiden Joko Widodo. Seperti menteri keuangan, dalam negeri, luar negeri KKP ketua Bapenas.

“Kita berharap selesai dalam periode ini seperti apa nanti hasilnya kita tunggu saja jadi masih dalam proses legislasi. Kita doakan agar nasib RUU ini tidak seperti tiga periode lalu dan final,” pungkasnya. (PRISKA BIRAHY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *