Gubernur Malut Digugat di PTUN Ambon Terkait Tambang Nikel

by
Pemeriksaan saksi sidang gugatan SK Gubernur Malut di PTUN Ambon, Selasa (6/9).

AMBON-Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon Selasa (6/9) kembali menggelar sidang lanjutan gugatan  PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (KPT) teradap Surat Keputusan (SK)  Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, terkait pencabutan izin usaha pertambangan  nikel di kabupaten  Halmahera Timur.

Sidang dengan  ketua   majelis  hakim Masdin ini beragenda pemeriksaan saksi-saksi  serta  dokumen. Pada gugatan  ini PT. KPT diwakili kuasa hukumnya,  Patra M Zen, yang  menghadirkan  dua orang saksi. Dalam materi gugatannya,  PT. KPT  mempersoalkan SK  Gubernur Malut yang mencabut izin operasi perusahan  tambang nikel ini  di  wilayah  Halmahera Timur pada 2016 ini.

“Pencabutan izin operasi tambang itu telah merugikan klien kami. Karena itu, kami minta PTUN Ambon membatalkan SK Gubernur Malut itu,” kata Patra.  PT. KPT  sudah mendapatkan izin ekspolitasi tambang nikel sejak 2009 lewat SK Bupati Halmahera Timur saat itu.

Selain Gubernur, PT. KPT  juga mengajukan gugatan intervensi kepada PT. Wahana Kencana Mineral. Dalam persidangan ini, pihak gubernur diwakilkan kuasa hukumnya,  Ahmad Jajuli sedangkan tergugat intervensi PT. Wahana Kencana Mineral,  dengan  kuasa  hukumnya  Johnson Panjaitan.

Johnson menyatakan, SK gubernur tersebut hanya  melaksanakan putusan MA Nomor  90 Tahun 2009 dan SK  Menhut, tentang pencabutan dan rekomendasi pencabutan izin.  “Dua surat dokumen  negara ini bersifat perintah kepada gubernur  untuk  cabut  surat izin operasi PT. KPT. Makanya  keluarlah SK  gubernur  untuk  cabut izin usaha pertambangan. Artinya PTUN  seharusnya tidak adili SK  gubernur  ini,” kata   Johnson.

Ia juga menyatakan, alasan    mengapa   izin operasi   PT. KPT dicabut, karena  ternyata ijin pinjam pakai kawasan palsu.  Kasus  pemalsuan  sudah dibuktikan  di  pengadilan dengan dua orang terdakwa  yakni  Karo Hukum Pemprov  Malut Rusdy Rasid dan menejer PT. KPT  Hadi,  karena palsukan tandatangan  Gubernur Malut dalam ijin pinjam pakai kawasan itu. ADI