AMBON-Gubernur Maluku Said Assagaff meresmikan Baileo Besar Ina Ama Latu Lailossate Negeri Waraka Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, Jumat (5/8). Bersamaan dengan itu, gubernur juga meresmikan secara simbolis Baileo dari sembilan negeri adat lainnya di wilayah Maluku dan membuka pra Musyawarah Besar (Mubes) Latupatti Maluku.
Dalam peresmian ini, gubernur yang didampingi Raja Waraka Richard Lailossa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku M. Shale Thio, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku Stevanus Tiwery serta Majelis Latupatti Maluku, mendantangani prasasti peresmian dan membuka tirai Baileo Besar Negeri Waraka.
Sedangkan sembilan baileo lainnya yang turut diresmikan yakni, Baileo Negeri Mamala, Negeri Morela, Haruku, Nua Nea, Buano Selatan, Longga, Apara, Baileo Durjela serta Baileo Dusun Bunara.
Baileo di negeri-negeri adat itu diresmikan setelah direvitalisasi sejak 2013 dengan dana dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembangunan baileo tersebut dilakukan secara bersama oleh masyarakat pada negeri – negeri adat itu. Baileo adalah rumah adat khas Maluku, yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah bagi warga atau kelompok masyarakat.
Gubernur menyatakan, peresmian baileo – baileo di negeri adat ini dalam rangka melestarikan nilai-nilai lokal masyarakat Maluku, terutama nilai – nilai moral, etika dan keadaban sebagai falsafah dalam membangun bangsa. Baileo juga menjadi tempat belajar keinginan dari kehidupan dan harus menjadi simbol serta jatih diri masyarakat Maluku.
“Peresmian baileo negeri – negeri adat di Negeri Waraka ini merupakan upaya strategis untuk merevitalisasi mengembangkan pranata dan lembaga adat di Maluku. Sebagai refresentasi dari kemajuan sebuah peradaban,” kata gubernur.
Ia mengharapkan baileo –baileo di Maluku harus bisa menjadi identitas pemerintahan. Baileo harus dimaksimalkan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat sehingga tercipta suatu interaksi sosial antar masyarakat dan pemimpin.
“Keberadaan baileo-baileo di negeri adat sejatinya merupakan bukti yang kuat telah tumbuh dan mengakarnya kehidupan berdemokrasi dalam pemerintahan adat di daerah, ini harus dimaksimalkan sehingga setiap permasalahan di desa dapat diatasi bersama di baileo,” katanya.
Gubernur menyatakan, Pemprov Maluku sejak awal berkomitmen menyelengarakan pemerintahan adat sesuai amanat Undang-Undang, terutama mendukung pemerintahan berbasis adat dan budaya. Komitemen ini didasari pemikiran baik itu lembaga adat maupun pranata adat di Maluku agar memiliki eksistensi kuat dan mengakar dalam kehidupan sehari-hari. “Eksisten ini menjadi salah satu modal dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku Stevanus Tiwery saat membacakan sambutan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan Sri Hartini menyatakan, pemerintah berkomitmen mendorong revitalisasi baileo – baileo di wilayah Maluku.
Sebagai provinsi yang memiliki banyak negeri-negeri adat, ia mengakui banyak negeri yang belum merevitalisasi baileo. Karena itu Stevanus minta agar negeri – negeri adat dapat mengusulkan untuk revitalisasi baileo.
“Dari tempat ini juga kami minta kepada pemerintah daerah, negeri – negeri adat yang belum memiliki baileo agar dapat mengusulkan kepada kami sesuai mekanisme agar kita bisa merevitalisasi dan membangun baileo – baileo tersebut,” kata Stevanus. Dalam kunjungan ke Waraka ini, gubernur didampingi sejumlah pimpinan SKPD Pemprov Maluku. ADI
