Gubernur Tetapkan UMP  Maluku Rp 2,3 Juta Perbulan

by
Gubernur Maluku Said Assagaff. FOTO : (TERASMALUKU.COM)

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Gubernur Maluku Said Assagaff menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 sebesar Rp 2,3 juta perbulan. UMP tersebut mengalami kenaikan sangat tinggi yakni,  15 persen dari UMP Tahun 2017, hanya Rp 1,9 juta perbulan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, A Manaf Tuasikal mengatakan, UMP tersebuh ditetapkan Gubernur  Assagaff  setelah usulan Dewan Pengupahan Provinsi Maluku soal kenaikan besaran UMP disetujui Gubernur.

“UMP Maluku tahun 2018 ditetapkan naik 15 persen dari Tahun 2017.  UMP tersebut sudah ditandatangani Gubernur Maluku sejak Kamis 2 November,” kata Tuasikal kepada wartawan, Jumat (3/11).

Tuasikal mengungkapkan, pembahasan UMP Maluku Tahun 2018, selain dihadiri Dewan Pengupahan juga melibatkan Serikat Pekerja di Maluku.  Menurutnya, penetapan UMP Maluku tahun 2018 sebesar Rp 2,3 juta itu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Diantaranya soal inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi disamping kesejahteraan buruh sendiri.

“Dalam penetapan UMP ini kita hitung  pakai rumus yang berlaku. Rumusnya,  inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan buruh. Penetapan ini  semuanya sudah sesuai PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan,”terangnya.

Tuasikal juga menyatakan, kenaikan UMP Maluku tergolong  paling tinggi di Indonesia,  karena lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya mencapai  8,71 persen. “Kalau kenaikan UMP rata-rata nasional itu hanya 8,71 persen, tapi UMP di Maluku naik diatas 15 persen tertinggi di Indonsia,” katanya.

Tuasikal berharap  dengan  kenaikan UMP tersebut, buruh di Provinsi  Maluku akan lebih sejahtera lagi. Namun yang lebih lagi menurunya, produktifitas  perusahan akan lebih meningkat.

Selepas penetapan UMP oleh Gubernur Assagaff, Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Maluku akan melakukan sosialiasi kepada  pengusaha di Maluku. Sosialisasi pertama rencananya dilakukan di Kantor Gubernur Maluku pada 7 Oktober dengan melibatkan para pengusaha.

UMP tersebut  mulai  berlaku  terhitung Januari 2018. Setelah Gubernur menetapkan, UMP, Walikota/Bupati  se Maluku akan menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK).  (ADI)