AMBON- Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Barnabas Orno memprotes Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI atas minimnya sarana dan fasilitas perhubungan di kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia itu. Menurut bupati, ia sudah bosan minta bantuan ke Kemenhub untuk pengadaan kapal serta membagun berbagai fasilitas untuk daerahnya. Karena selama ini permintaannya tidak pernah ditanggapi.
Protes ini dilayangkan bupati kepada pejabat Kemenhub RI, Antonius Tonny Budiono dan sejumlah pejabat lainnya saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Provinsi Maluku diatas KM.Dorolonda,Sabtu (9/4).
Ia menyebutkan,kapal milik PT. Pelni hanya melintasi wilayah Maluku Tenggara Barat (MTB) namun tidak menyinggahi MBD. Padahalnya sudah dekat dengan wilayah itu dan warganya sangat membutuhkan kapal tersebut.
“Kapal Pelni masuk Saumlaki, kapal hanya lewat wilayah MBD, kami hanya bisa lihat kapal itu lewat. Padahal kami sangat membutuhkan kapal itu agar ditumpangi. Ini republik bagimana, saya minta Kemenhub memperhatikan masalah ini agar kapal pelni melayari juga MBD. Kami sudah bosan menyurati Kemenhub dan Pemprov Maluku, tapi tidak kunjung direalisasi,” katanya.
Atas protes tersebut, Antonius hanya terdiam. Menurut bupati karena minimnya sarana kesehatan dan fasilitas perhubungan, warganya di Pulau Lirang yang sakit selalu berobat ke Dili, Timor Leste, karena lebih dekat daripada harus ke daerah – daerah di MBD. Warga menyebrang ke Pulau Atauro, Timor Leste kemudian dijemput otoritas negara itu ke Kota Dili untuk berobat.
“Setelah berobat diantar lagi ke Pulau Atauro, untuk kembali ke Lirang. Saya tidak bisa salahkan warga, masa orang sakit parah dibawa ke daerah yang sulit transportasi dan minim fasilitasnya, bisa- bisa mati di jalan. Karena itu pemerintah harus bangun fasilitas baik kesehatan maupun perhubungan di wilayah kami,” katanya.
Belum lagi, soal peneragan. Sejumlah pulau terluar di MBD belum dialiri listrik,sementara sejumlah pulau negara tetangga mereka terang di malam hari. Kondisi itu menurut bupati sangat berbahaya dan mengancam nasionalisme warganya.
Bupati juga menyatakan sejak 2012 silam, ia sering mendatangi Kemenhub di Jakarta, meminta kapal baik perintis maupun kapal pelni agar melayari wilayahnya. Namun permintaannya tidak pernah ditanggapi pihak Kementrian.
Selain itu, pembangunan fasilitas Bandara Jos Orno Insula di Tiakur, Pulau Moa, Ibukota MBD juga hingga kini belum rampung padahal sudah dilakukan sejak 2012 lalu. Bandara belum memiliki fasilitas keselamatan seperti mobil pemadaman kebakaran. Sedangkan pesawat yang terbang ke daerah itu hanya pesawat ukuran kecil milik maskapai Avia Star. “Kami minta agar panjang landasan bandara ditambah dan pengadaan mobil pemadam kebakaran sehingga bandara bisa didarati pesawat jenis ATR yang lebih besar,”kata Orno.
Gubernur Maluku Said Assagaff juga menyatakan, selama ini kapal yang diberikan Kemenhub ke MBD dan MTB adalah kapal yang tidak layak. Yang diberikan kapal ukuran kecil dan kapal bekas. Padahal wilayah tersebut bergelombang tinggi dan rentan terhadap kecelakaan laut. Menurut Gubernur, tahun ini Maluku mendapat tiga kapal ukuran besar. Satu kapal akan melayari wilayah MBD. Antonius sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat protes Bupati MBD ini. “Saya mohon maaf, nanti saya sampaikan ke pimpinan agar bisa direalisasi,”katanya. ADI
