AMBON- Berbagai komponen masyarakat Banda Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Maluku mengharapkan pemerintah pusat (Pempus) menjadikan Istana Mini Banda Neira menjadi Istana Presiden. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malteng dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku diharapkan mengsulkan kepada Pempus agar menjadikan istana peninggalan Belanda itu menjadi Istana Kepresiden di wilayah Indonesia Timur.
Harapan ini kembali mencuat menyusul gencarnya wacana Pempus yang akan membangun Istana Kepresidenan di sejumlah Provinsi Indonesia Timur, seperti di Papua dan Sulawesi Selatan. Masyarakat Banda menilai Pempus tidak memperhitungkan keberadaan Istana Mini Banda Neira itu, padahal dari berbagai aspek istana itu sangat layak jadi Istana Presiden.
“Jika pemerintah akan membangun Istana Presiden di Papua atau Sulawesi Selatan, untuk Provinsi Maluku masih ada Istana Mini di Banda Neira, yang bisa diusulkan Pemkab Malteng dan Pemprov Maluku agar dijadikan salah satu Istana Kepresidenan di Indonesia Timur, karena sangat layak jadi Istana Presiden. Atau setidaknya Pempus bisa menginventarisir dan mengidentifikasi keberadaan Istana Mini sehingga perlu ditingkatkan statusnya,” tulis seorang warga Banda, Isra Al-Amin di akun facebooknya, Kamis (28/4).
Isra menyebutkan, saat ini di Indonesia terdapat enam Istana Kepresidenan. Yakni, Istana Negara, Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas di Jawa Barat, Gedung Agung di Yogyakarta dan Istana Tampaksiring di Bali.
Dinamai istana mini, karena bentuknya menyerupai istana negara di Jakarta, tapi dalam bentuk yang lebih kecil. Pada jaman kolonial Belanda, Istana Mini Banda Neira ini adalah Rumah Gubernur Jenderal Belanda.
Menurut Isra, ada beberapa keunggulan jika Istana Mini Banda Neira ditingkatkan statusnya menjadi Istana Kepresidenan di wilayah Indonesia Timur. Yakni menghemat anggaran negara, jika dibandingkan membangun istana yang baru. Karena menurut Isra, Istana Mini Banda Neira hanya tinggal dipoles agar lebih bagus serta dilengkapi interiornya saja.
“Menghilangkan kesenjangan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, perlu diingat NKRI terbentang dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Jawa dan Bali, jadi apa salahnya keberadaan Istana Kepresidenan di Indonesia Timur. Ini juga merupakan salah satu cara meminimalisir kesenjangan tersebut,” tulis Isra lagi.
Selain itu, adanya Istana Presiden di Banda Neira, Maluku dapat mempercepat pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Pertahanan dan keamanan di wilayah itu juga bisa lebih ditingkatkan karena ada Istana Kepresidenan.
Menurutnya, jika keamanan sudah ditingkatkan maka hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnnya minat investor menanamkan modalnya di wilayah Maluku.
Selain itu masih menurut Isra, dari segi usia, Istana Mini Banda Neira lebih tua dari ke enam Istana Kepresidenan di Indonesia. Dan kaya akan romantisme sejarah masa lalu dan berada di kepulauan yang indah yang menjadi rebutan dan incaran berbagai bangsa di dunia. “Istana Mini Banda Neira lebih unggul karena posisinya dekat dan menghadap langsung ke laut, dengan pemandangan yang begitu indah. Sedangkan enam istana yang lainnya tidak demikian, berada di ketinggian,” tulis Isra.
Tulisan Isra itu langsung mendapat dukungan dari puluhan masyarakat Banda lainnya di akun media sosialnya itu.
Diantaranya, Usman Thalib, sejarawan asal Banda. Menurutnya, Istana Mini Banda Neira harus diusulkan jadi Istana Presiden. Karena jika jadi Istana Presiden dapat berimplikasi luas tidak hanya untuk Banda tapi juga Maluku. “Kita harus usulkan jadi Istana Presiden. Kalau jadi Istana Presiden implikasinya luas bukan saja Banda tapi juga Maluku, akan mendapat perhatian dari pusat karena salah satu Istana Presiden ada di Maluku,”katanya.
Ia juga menyatakan jika menjadi Istana Presiden, semua biaya perawatan, pengadaan fasilitas interior sampai pada pengadaan staf pengelola dibiayai oleh Sekretariat Negara. Istana Mini Banda Neira saat ini masuk peninggalan sejarah. Tanggung jawab pengelolaannya ada di Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku-Maluku Utara, yang kantornya ada di Ternate. Kondisi ini juga menyebabkan Istana Mini Banda Neira minim perawatan.
“Saya pernah sampaikan ke Pak Gubernur Maluku setahun lalu, Pemprov mengusulkan ke Pempus agar Istana Mini di Banda itu diberi status sebagai Istana Presiden. Sehingga semua biaya perawatan, pengadaan fasilitas interior sampai pada pengadaan staf pengelola dibiayai oleh Sekretariat Negara. Tidak tau apakah Pemprov Maluku sudah mengusulkan atau belum,” kata Usman, dosen Universitas Pattimura Ambon itu. ADI
