AMBON-Ribuan warga Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Maluku menyambut kedatangan rombongan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah itu pada Senin (26/9). Komite I DPD RI menggelar kunjungan kerja (Kunker) ke Banda dalam rangka peninjauan fisik calon daerah otonomi baru (DOB) Kota Kepulauan Banda, sebagai pemekaran dari Kabupaten Malteng. Peninjauan ini dilakukan sebelum DPD RI mengambil keputusan politik mereka pada 4 Oktober nanti, apakah Banda lolos DOB atau tidak. Rombongan DPD RI yang tiba dengan pesawat TNI AL di Lapangan Terbang Naira ini disambut Camat Banda Kadir, Muspikda dan ribuan warga lainnya.
Rombongan Komite I DPD RI itu adalah Ketua Komite I Benny Rhamdani, Nono Sampono, Antung Fatmawati dan Abdul Azis Khafia. Dalam penyambutan itu, selain mendapat cendera mata beruba kora-kora, belang khas Banda yang diserahkan warga, rombongan juga disambut dengan cakalele, tarian khas Banda dari Desa Kampung Baru.
Dari Lapangan Terbang, rombongan kemudian diarak dengan mobil terbuka dan berjalan kaki menuju istana mini Banda Naira, alun-alun Kota Banda. Di sepanjang jalan yang dilalui, ribuan warga baik anak-anak sekolah hingga orang dewasa pria dan wanita menyambut dengan bendera merah putih dan tarian hadrat, membentuk pagar hidup.
Warga mengeluh-eluhkan anggota DPD RI itu bagaikan pahlawan yang baru pulang dari medan juang. “Penyambutan warga ini sebagai bentuk rasa hormat dan harapan yang besar dari warga Banda, agar DPD RI dapat memperjuangkan keinginan besar masyarakat Banda agar menjadi daerah otonomi baru, sebagai Kota Kepulauan Banda, lepas dari Malteng,” kata Ketua Tim Pemekaran Banda Kota Kepulauan, Muslimin Diken.
Ia menyatakan, masyarakat Banda menaruh harapan yang besar kepada DPD RI agar meloloskan Banda menjadi DOB. Dengan kunjungan ini, anggota DPD RI diharapkan dapat melihat secara obyektif kondisi Banda, agar diperjuangkan lolos DOB. Tokoh masyarakat Banda, Usman Thalib juga memberikan paparan kepada rombongan DPD RI, tentang kondisi Banda sehingga harus lepas dari kabupaten induk. Ketua Komite I Benny Rhamdani menyatakan, banyaknya warga yang menyambut rombongan DPD RI menunjukan adanya harapan yang besar dari seluruh warga Banda, agar Kepulauan Banda dapat berdiri sendiri, lepas dari kabupaten induknya di Kabupaten Malteng.
Ia menyatakan, sikap DPD RI terhadap usulan DOB seluruh Indonesia termasuk, DOB Banda akan ditentukan pada 4 Oktober nanti. Saat itu, DPD RI akan bersidang memutuskan daerah – daerah mana saja yang lolos DOB. Pada persidangan itu, DPD mengundang Gubernur Maluku, Said Assagaff, Bupati Malteng, Tuasikal Abua, termasuk tim pemekaran dari Banda.
“Nasib usulan DOB Banda akan diputuskan DPD RI pada 4 Oktober nanti. Tapi setelah kami melihat langsung daerah Banda ini, maka dari 13 DOB yang diusulkan dari Maluku, Banda berpeluang menjadi salah satu yang bisa diloloskan. Itu baru sikap DPD RI,” katanya.
Ia mengakui berdasarkan aturan, dari sisi jumlah kecamatan, Banda belum memenuhi syarat untuk DOB. Namun berdasarkan undang-undang, ada dua pintu masuk untuk menetapkan DOB. Yakni, usulan dari bawah atau Bottom Up dan Top Down, langsung diputuskan dari atas. Menurutnya, untuk Banda, keputusan bisa langsung dari pusat karena pertimbangan Kawasan Strategis Nasional.
Namun menurut senator asal Sulawesi Utara itu, jika DPD RI pada akhirnya meloloskan DOB Banda, maka perjuangan belum berakhir. Karena menurut dia, berdasarkan undang – undang, sebuah DOB yang diusulkan bisa ditetapkan menjadi DOB setelah mendapat persetujuan dari DPD RI, DPR RI dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, Pemkab Malteng, Pemprov Maluku dan pemerintah pusat. “Karena itu, tugas kita bersama dan warga Banda untuk menagih sikap Pemkab Malteng, Pemprov Maluku dan Pemerintah Pusat, dan DPR RI agar bisa meloloskan DOB Banda, kalau sikap kami tidak ada masalah,” katanya.
Sementara itu Nono Sampono, senator asal Maluku yang selama ini konsisten memperjuangkan DOB di Maluku termasuk Banda menegaskan, warga dapat melihat pimpinan yang tidak memihak kepentingan rakyat dalam perjuangan mendapatkan DOB. Ia menyatakan, DOB adalah keinginan kuat masyarakat Banda dan 12 DOB lainnya agar mandiri mengelola potensi daerahnya masing-masing. “Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk kepentingan masyarakat agar DOB bisa lolos. Namun kalau tidak lolos, jangan menyalahkan saya. Karena yang menentukan DOB lolos ada pemerintah dalam hal ini, bupati dan gubernur, termasuk pemerintah pusat, juga DPR RI,” katanya.
Kunjungan ke Banda ini dilakukan DPD RI sebagai salah satu proses yang dilakukan DPD RI dalam menetapkan DOB. Dalam kunjungan ini, rombongan DPD RI mengakui kagum akan masyarakatnya yang ramah, kondisi alam Banda yang mempesona termasuk wisata sejarah, wisata bahari dan agrowisatanya. Selain di Kota Naira, rombongan DPD juga melakukan kunjungan ke Desa Walang dan Kumber Banda Besar, serta Pulau Rhun. ADI
Tinjau Persiapan DOB Banda, DPD RI Disambut Ribuan Warga
