NAMLEA-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. H Muhadjir Effendy, membuka pelaksanaan Kongres Kebudayaan Maluku Ke-II yang dipusatkan di Kantor Bupati Buru Kota Namlea pada Minggu (6/11). Kongres Kebudayaan ini bertemakan “Mengokohkan Identitas ke-Maluku-an Dalam Perspektif Bupolo.”
Pembukaan Kongres Kebudayaan dihadiri Gubernur Maluku Said Assagaff, Wakil Gubernur (Wagub) Zeth Sahuburua, Wakil Ketua DPRD Maluku, Mudzakir Said Assagaff, Bupati Buru non aktif, Ramli Umasugi dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Buru, serta peserta dari kabupaten dan kota se Maluku.
Menteri Muhajir memberikan orasi ilmiah dengan judul, peningkatan mutu pendidikan pada masyarakat daerah terpencil dan wilayah perbatasan. Menurut Menteri, kongres Kebudayaan Maluku ini merupakan bagian integral dari NKRI dengan wilayah berkarakter kepulauan. Realitas geografis ini berimplikasi pada formasi struktur sosial budaya dan identitas asal kelompok-kelompok, masyarakat yang beragama dari aspek suku,agama,ras dan antar golongan (SARA) .
Menyadari ke-Bhineka-an Maluku yang selama ini belum terkonsolidasi dengan baik, maka menurutnya diperlukan suatu perekat eksistensi yang kuat namun harus menjunjung tinggi segala perbedaan. Ia juga menyatakan, Kongres Kebudayaan Maluku ini merupakan politik kebudayaan Maluku sebagai sikap tentang posisi kebudayaan Maluku di tengah dinamika pembangunan nasional dan daerah.
Menteri Muhadjir juga mengatakan, budaya harus memayongi pendidikan. Antara pendidikan dan kebudayaan tidak boleh dilepaspisahkan. Artinya kedua karakter ini, harus selalu berhubungan satu sama lainnya. “Budaya itu adalah rohnya pendidikan. Jadi budayalah yang memayongi pendidikan. Kemudian antara pendidikan dan budaya harus salin kolaborasi. Artinya pendidikan dan budaya itu harus saling menyatu dalam satu ruang yang ideal,” kata Menteri.
Sementara itu Gubernur Maluku Said Assagaff menyatakan, Kebudayaan Maluku adalah entitas dari kebudayaan nusantara atau Indonesia. Kebudayaan Indonesia itu lahir dari kurang lebih 300 suku bangsa, yang tersebar di 1702 pulau. Maka konsekuensinya, kebudayaan Indonesia harus dijadikan sebagai identitas nasional. “Kita juga harus mengakui fakta kebinekaan kebudayaan lokal yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah. Sebaliknya, jika kita menolak atau menghancurkan kebudayaan lokal, sama saja kita menghancurkan kebudayaan dan identitas nasional kita,” katanya.
Gubernur menyatakan, kebudayaan Maluku sebagai identias ke-Maluku-an, lahir dari konteks masyarakat yang sangat multikultural. Karena kebudayaan Maluku yang lahir kurang lebih 100 suku-suku bangsa yang tersebar di 1.834 buah pulau di Maluku, merupakan suatu kenyataan objektif yang menegaskan ciri masyarakat pulau yang berkarakter multikultur.
Selain membuka kongres kebudayaan, Menteri juga meresmikan monumen Bung Karno, dengan menandatangani prasasti. Pelaksanaan Kongres Kebudayaan Maluku di Buru ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat di Pulau Buru. Berbagai kegiatan digelar dalam Kongres Kebudayaan Maluku ke II yang berlangsung hingga Rabu (9/11), diantaranya Tour Danau Rana, yang juga potensi wisata di Buru. (DIT)
