AMBON-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mendorong lahirnya Perusahan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) di Maluku. Pendirian PPKD sangat penting untuk mempermudah akses masyarakat di daerah mendapatkan kredit, sehingga membantu usaha kecil masyarakat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku Bambang Hermanto menyatakan secara nasional, PPKD sudah terbentuk di sejumlah provinsi. Menurutnya, pendirian PPKD merupakan program prioritas tim keuangan percepatan daerah untuk melengkapi infrastruktur di sektor jasa keuangan.
“Dari 36 provinsi di Indonesia, PPDK sudah terbentuk di 18 provinsi. Sedangkan Maluku belum memilikinya, olehnya itu kita mendorong pendirian perusahaan tersebut. Dari OJK secara nasional menjadikan PPKD sebagai program percepatan,” kata Hermanto ditemui saat sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pendirian PPKD di Swissbell Hotel Ambon, Kamis (24/11).
Ia mengatakan, dalam jangka waktu tiga tahun kedepan seluruh provinsi di Indonesia sudah harus memiliki PPKD. Menurut Bambang, pendirian PPKD sangat penting, karena ini adalah salah satu terobosan terbaru untuk mempermudah akses keuangan masyarakat yang sukses dalam menjalankan usahanya, namun kesulitan terhadap jaminan sehingga dari industri perbankkan tidak bisa mengakomodasi mereka.
“Dengan kehadiran perusahaan penjamin kredit daerah ini, maka akan menjadi solusi terhadap permasalah jaminan, karena perusahaan tersebut akan mengkafer sebagian jaminan yang seharusnya disediakan oleh para calon debitur berupa fisik dan nantinya akan dibayar oleh debitur tapi tidak besar seperti jaminan yang lain,” katanya.
Dengan kehadiran perusahaan ini, Hermanto berharap akses keuangan akan semakin luas, sehingga bisa diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat ekonomi kecil dan mikro. Sosialiasi dan FGD pendirian PPKD ini melibatkan sejumlah pejabat Pemprov Maluku, DPRD Maluku dan Stakeholder lainnya. Dari hasil FGD itu, Pemprov Maluku mendukung kehadiran PPKD di Maluku, karena dapat mendorong UMKM dalam akses keuangan atau modal,sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (IAN)
