Gubernur Minta Menpan RB Bebaskan Maluku Dari Moratorium PNS

by
Menpan RB bersama Gubernur di Badan Diklat Provinsi Maluku, Senin (5/12)

AMBON-Gubernur Maluku Said Assagaff minta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, agar Provinsi Maluku dikecualikan dalam kebijakan moratorium (penghentian) penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu Menpan RB, menegaskan tahun 2017 akan membuka penerimaan PNS. Menurut gubernur, sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku sangat membutuhkan formasi PNS di daerah – daerah agar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian dapat menggerahkan pertumbuhan ekonomi daerah atau pulau – pulau di Maluku.
“Moratorium ASN di Provinsi Maluku harus dipikirkan kembali oleh pemerintah pusat, dengan memikirkan waktu, maka Maluku sebagai suatu kekecualian (moratorium) sebab terbatasnya ASN untuk ditempatkan pada pulau-pulau terluar di Maluku. Yang mana hal ini sangat menyulitkan kita menggerakan pertumbuhan suatu wilayah atau pulau,” kata gubernur saat sambutan dihadapan Menpan RB dalam acara Pelepasan Diklat Tingkat II Angkatan XLII Kelas L dan ceramah umum pengembangan kompetensi ASN di Islamic Center Ambon,Senin (5/12).
Permintaan gubernur ini langsung disambut tepuk tangan ribuan PNS/ASN lingkup Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku.Kebijakan moratorium PNS/ASN ini diberlakukan secara nasional hingga beberapa tahun kedepan. Gubernur menyatakan hingga 31 Desember 2015, ASN di wilayah Provinsi Maluku berjumlah 56. 533 orang, meningkat 3.90 persen atau sejumlah 2.300 orang dari jumlah ASN tahun 2014. Peningkatan jumlah ASN tersebut menurutnya sangat relevan dengan kenyataan Provinsi Maluku bercirikan daerah kepulauan.
Gubernur juga menyatakan, Provinsi Maluku saat ini sangat memerlukan peningkatan pengangkatan ASN pada beberapa sektor. Yakni pendidikan, pariwisata, kesehatan, pertanian, pertambangan dan migas. Menurut gubernur, pihaknya sudah memiliki formasi untuk peningkatan jumlah ASN, jika di 2017 pemerintah pusat melakukan seleksi penerimaan dan pengangkatan ASN. Jumlah formasi di lingkup Pemprov Maluku sekitar 4.939 orang untuk sejumlah dinas. Jumlah ini belum termasuk tambahan pegawai honor sebanyak 925 orang yang tersebar di sejumlah dinas, badan dan biro pada instansi pemerintah di Maluku. Karena itu gubernur berharap di tahun 2017, pemerintah pusat memberikan pengecualian kebijakan moratorium penerimaan ASN bagi Maluku, terutama untuk sektor- sektor tersebut.
Gubernur juga berharap Menpan RB dapat memperhatikan kesejahteraan ASN di Maluku. Ia menyatakan sudah berkoordinasi dengan DPRD Maluku mengenai peningkatan biaya kesejahteraan bagi tenaga kontrak atau honorer yang ada di Maluku. Karena hingga kini masih ada sekitar 3.967 guru honor/non PNS. Dari jumlah itu, 367 tenaga guru honor yang biaya kesejahteraannya bisa terbayar sekitar biaya Rp 1.015.000 per orang, sedangkan sisanya masih ditanggungkan Pemprov Maluku karena keterbatasan anggaran.
“Pemprov Maluku hanya mampu membiayai kesejahteraan tenaga kontrak sebesar Rp 1.015.000 per orang dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP),tetapi mereka mau terima, sisanya belum dibiayai karena masalah keterbatasan anggaran yang ada di Maluku,” katanya. Ia berharap semoga kehadiran Menpan RB di Maluku dapat memperjuangkan nasib pegawai honorer serta peningkatan jumlah ASN. “Semoga dengan kehadiran bapak Menteri di Provinsi Maluku dapat membawakan sebuah perubahan melalui peningkatan jumlah ASN, dengan pegawai kontrak atau honor yang ada di Maluku,” katanya.
Menanggapi permintaan gubernur, Menteri menyatakan saat ini pihaknya tengah mendesain rencana formasi ASN untuk tahun 2017. Ia berharap, formasi ini sesuai analisasi kebutuhan di tiap daerah yang benar, setelah itu akan diputuskan daerah mana yang boleh melakukan seleksi penerimaan ASN atau PNS. Menteri juga menegaskan, pihaknya akan bekerjasama dengan setiap Perguruan Tinggi di daerah termasuk Universitas Pattimura (Unpatti) untuk formasi penerimaan PNS.
“Tidak boleh ada lagi ASN yang masuk karena saudaranya pejabat, tapi masuk karena betul-betul lulus. Saya lagi bekerjasama dengan universitas ternama, termasuk Unpatti, nanti anak-anak yang lulus IP-nya tertinggi kita prioritaskan masuk ASN, kalau perlu tanpa tes,” katanya. Menteri juga menyatakan, besaran belanja rutin di suatu daerah menentukan penerimaan ASN pada tahun 2017. Jika belanja rutin masih diatas 50 persen, maka daerah tersebut ditunda penerimaan ASN. Terkait dengan tenaga honorer, menteri menyatakan akan mempelajarinya, karena masalah ini sudah berlangsung sejak 2004 lalu. (RUL)