Tender Proyek di PLN Wilayah Maluku-Malut Bermasalah

by

AMBON-Proses tender proyek pengadaan modem untuk Support AMR daya 23 KV dan 33 KV di PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) dinilai bermasalah dan sarat pesanan. Pasalnya, proses tender proyek bernilai Rp. 1.122.000.000 ini dimenangkan PT. Electra Inti Niaga. Perusahaan ini ternyata mempunyai dua dokumen dengan dua nilai berbeda saat proses tender. Selain itu dalam dua dokumen tender proyek nilai sebelumnya Rp. 981.750.000 namun membengkak menjadi Rp. 1.122.000.000.
“Tender proyek ini bermasalah. Selain menyalahi aturan tender, ada mark up dalam proyek ini,” kata salah satu staf PT Fulindo, Sahara kepada wartawan, Rabu (7/12). PT. Fulindo ikut tender proyek ini. Sahara menambahkan, sangat tidak masuk akal, satu perusahaan yang ikut tender mempunyai dua dokumen. Yang lucunya menurut dia, PT PLN Wilayah Maluku – Malut memenangkan PT. Electra Inti Niaga dalam tender tersebut.
“Pada 9 September 2016, dilakukan pembukaan sampul 2 dan hasilnya harga PT. Electra menang atas kompetitornya PT. Fulindo. Atas dasar itu, pelaksana pengadaan berinisiatif untuk melakukan klarifikasi teknis bersama calon penyedia dan user bidang niaga, dan dilaksanakan klarifikasi teknis kepada masing-masing calon penyedia dengan hasil modem PT. Electra Inti Perkasa yang diinginkan oleh user bidang niaga,” kata Sahara.
Kemenangan PT. Electra Inti Perkasa dalam tender proyek ini tertuang dalam keputusan Direksi PT PLN Persero Nomor 0620.K/DIR/2013 tanggal 03 Oktober 2016 lalu.
Menurut Sahara, permasalahan ini telah dilaporkan ke staf pengadaan barang dan jasa PT PLN Wilayah Maluku dan Malut, Mohamad Isnen Yanuar kepada SPI (lembaga pengawas internal PLN) namun hingga kini tidak ada tindak lanjutnya. PT. Fulindo sendiri juga sudah melakukan sanggahan atas keputusan pihak PLN sesuai dengan haknya, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut.
Menurut Sahara, tindakan oknum pejabat PLN bidang niaga itu sudah dikategorikan pelanggaran berat, karena ada unsur markup di dalamnya dan jika tidak ditindak tegas akan memperburuk kinerja PT PLN yang sementara disorot Presiden Joko Widodo saat ini.
Sahara menyatakan PT Fulindo yang ikut dalam tender tersebut merasa dirugikan atas keputusan pihak PT PLN Maluku-Malut itu. “Ini kan aneh, disisi lain ada markup, disisi lain perusahaan itu punya dua dokumen. Saya punya indikasi kolusi dan korupsi di tender proyek ini,” kata Sahara. Untuk itu dirinya minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi di PT. PLN Wilayah Maluku dan Malut. “Kita berharap KPK bisa menyoroti proses proses tender seperti ini, supaya kedepannya tidak terjadi hal yang sama, ” kata Sahara. Pihak PLN Wilayah Maluku dan Malut belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini.(ADI)