AMBON-Aparat Brimob Polda Maluku yang berjaga di kawasan Anahoni, sekitar lokasi Tambang Emas Gunung Botak Kabupaten Buru sejak Jumat (6/1) ditarik ke Kota Namlea. Pasukan bersenjata lengkap itu tidak lagi menempati pos – pos pengamanan di Anahoni. Selain Brimob Polda Maluku, aparat Polres Pulau Buru juga ditarik. Personil Brimob yang selama ini berjaga di kawasan Gunung Botak berjumlah 40 orang, sedangkan Polres Buru berjumlah 10 orang.
“Mulai Jumat pagi, anggota Brimob dan Polres Pulau Buru ditarik, tidak lagi melakukan pengamanan di kawasan Gunung Botak dan sekitarnya. Penarikan ini karena aparat kepolisian akan dikerahkan untuk operasi Mantap Brata Pengamanan Pilkada di Kabupaten Buru,” kata Kapolres Pulau Buru AKBP Leo Simatupang saat dihubungi Terasmaluku, Jumat (6/1) sore.
Ia membantah penarikan pasukan ini atas perintah pimpinannya di tingkat pusat, terkait perebutan pengolahan tambang emas Gunung Botak. Menurut Kapolres, kepolisian nantinya hanya akan menggelar patroli rutin di kawasan Gunung Botak. Pengamanan akan dilakukan sepenuhnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemprov Maluku dan Kabupaten Buru. “Kita nantinya hanya gelar patroli rutin saja di Gununu Botak, kan disana (Gunung Botak) ada teman – teman Sat Pol PP, tidak ada masalah,” katanya.
Selain aparat Brimob dan Polres Pulau Buru, anggota TNI yang berjaga di lokasi yang sama dilaporkan ikut ditarik. Pasukan TNI ditarik setelah anggota Polri ditarik. Sehingga pengamanan di kawasan Gunung Botak kosong, hanya ada anggota Sat Pol PP.
Selama ini di Anahoni dan kawasan Gunung Botak ditempati aparat Kepolisian dan TNI serta Sat Pol PP. Keberadaan aparat keamanan ini atas permintaan Pemprov Maluku, untuk pengamanan lokasi tambang emas setelah ditutup 14 November 2015, agar tidak ada penambang ilegal naik ke lokasi tambang. Namun kenyataanya ribuan penambang masih ada di Gunung Botak.
Pada Rabu 14 Desember 2016, tim gabungan TNI/Polri dan Sat Pol PP serta Dinas ESDM Maluku melakukan penyisiran penambang ilegal di lokasi tambang emas Gunung Botak. Namun aparat gagal menurunkan penambang ilegal lainnya. Dalam waktu bersamaan, jumlah personil TNI/Polri dan Sat Pol PP diperkuat lagi di kawasan Anahoni menyusul kebijakan Gubernur Maluku Said Assagaff yang memberikan izin bagi PT. BPS untuk mengelola material tambang yang diangkat dari kali Anahoni. Namun, belum sampai sebulan, aparat keamanan ditarik.
Gubernur Maluku Said Assagaff yang dikonfirmasi menyatakan belum mengetahui penarikan aparat keamanan dari Gunung Botak. “Beta belum tahu, baiknya tanya Kapolda saja,” kata gubernur. Dikhawatirkan dengan penarikan pasukan ini, penambang ilegal akan ramai lagi masuk ke Gunung Botak. (ADI)