AMBON- Puluhan mahasiswa Universitas Darussalam (Unidar) Ambon berunjuk rasa memprotes naiknya biaya pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Selain itu mahasiswa juga memprotes kebijakan pemerintah pusat mencabut subsidi listrik pelanggan berdaya 900 Volt Ampere (VA) terhitung mulai 1 Januari 2017 sehingga menyebabkan naiknya tarif listrik untuk daya ini. Aksi demo berlangsung di perempatan Gong Perdamaian Ambon, Kamis (12/1) siang.
Mahasiswa menilai kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berlaku 1 Januari itu sangat memberatkan warga. Karena itu mereka minta Presiden meninjau ulang kenaikan tersebut.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unidar Ambon Abdul Fajrin Soulisa dalam pernyataan sikapnya menyatakan, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla merupakan pasangan yang mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia, dengan sejumlah visi besar, diantaranya mensejahterakan rakyat.
Agenda besar yang menjadi visi dan misi tersebut merupakan harapan masyarakat Indonesia kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sayangnya dalam kepemimpinan selama 2 tahun lebih, Presiden dan Wapres tak dapat memberikan perbaikan hidup kepada masyarakat, justru kebijakan pemerintah memperberat masyarakat Indonesia.
“Kini masyarakat menjadi korban atas kebijakan pemerintah pusat dengan mengeluarkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang naiknya tarif dasar listrik (TDL) berdaya 900 VA, serta kebijakan kenaikan biaya pembuatan STNK dan BPKB,” ujar Soulisa.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat dan bertolak belakang dengan visi dan misi besar Presiden Jokowi. “Maka kami menyatakan sikap menolak keras kenaikan biaya pembuatan STNK dan BPKB, menolak naiknya tarif listrik dan turunkan harga pangan nasional,” kata Soulisa. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan aparar Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Leass. Setelah berorasi, pendemo kemudian membubarkan diri. (IAN)