NAMLEA – Pasca penutupan lokasi tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru, warga adat di wilayah itu meminta Gubernur Maluku Said Assagaff melakukan penataan terhadap kawasan tersebut secara cepat. Menurut warga adat penataan Gunung Botak harus melibatkan koperasi yang sudah mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas ESDM Maluku.
“Kami mendukung langkah Pemprov Maluku dan aparat keamanan untuk penertiban penambang ilegal di Gunung Botak, namun kami juga minta Pak Presiden dan Gubernur Maluku secepatnya membuka Gunung Botak agar dikelola secara profesional dengan melibatkan koperasi – koperasi milik warga adat yang sudah mendapat izin dari Dinas ESDM Maluku,” kata Kepala Soa Waitemun Robot Nurlatu dalam pertemuan masyarakat adat di Desa Widit Kecamatan Wailata Kabupaten Buru, Senin (20/3).
Soa Waitemun sendiri memiliki wilayah adat hingga ke Gunung Botak (Lea Bumi) hingga Kali Anahoni. Warga adat juga meminta gubernur memberikan izin kepada PT. BPS untuk melanjutkan kembali kegiatan penataan Gunung Botak. Menurut Robot, beroperasinya PT. BPS dengan sendiri akan melibatkan koperasi – koperasi milik warga adat, karena perusahan tersebut sebagai bapak angkat koperasi.
Robot menyatakan, penutapan Gunung Botak sudah dilakukan secara berkali-kali, namun karena langkah yang dilakukan tidak tegas sehingga aktifitas penambangan illegal terjadi lagi. Padahal kalau pemerintah tegas, Gunung Botak dikelola secara profesional dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat adat serta pemasukan untuk pemerintah daerah.
Robot berharap penutupan Gunung Botak kali ini memberikan dampak efektif untuk penataan kedepan, tidak ada lagi penambang ilegal dari berbagai daerah. Namun disisi lain, menurut Robot dengan penutupan Gunung Botak warga adat kehilangan penghasilan yang bersumber dari Gunung Botak.
“Karena itulah kami minta Pak Presiden dan Gubernur Maluku yang punya kewenangan terhadap pertambangan untuk peduli terhadap kehidupan kami masyarakat adat. Yakni dengan secepatnya menata, membuka Gunung Botak untuk dikelola secara profesional dan melibatkan koperasi – koperasi milik warga adat,” kata Robot.
Menurut Robot, dengan adanya PT. BPS di Gunung Botak, orang adat juga dilibatkan dalam pengolahan melalui koperasi yang sudah mendapat izin dari Dinas ESDM Maluku. Sedikitnya ada sekitar 35 koperasi yang mendapat izin dari Dinas ESDM Maluku dengan melibatkan ribuan warga adat. Koperasi- koperasi tersebut dengan bapak angkat PT. BPS.
“Artinya kalau Gunung Botak dibuka dan perusahan beroperasi lagi maka ada ribuan warga adat yang mendapatkan pekerjaan secara baik dari Gunung Botak,” kata Robot Nurlatu.
Seperti diketahui sejak Sabtu (17/3)/ gubernur menutup lokasi tambang emas Gunung Botak. Selain menutup lokasi tambang, gubernur juga menghentikan sementara kegiatan operasi PT. BPS, padahal perusahan ini sudah mendapatkan izin dari gubernur untuk penataan Gunung Botak. (DIT)
