Pemprov Siapkan 11 Kebijakan Pangan Antisipasi Blok Masela

by
Gubernur Maluku dan Rektor Unpatti Prof Dr M. J Sapteno SH M.Hum, bertukar cenderamata dalam sarasehan di Kampus Unpatti, Rabu (12/4). FOTO : HUMAS PEMPROV MALUKU

 

AMBON – Mengantisipasi dampak yang bakal muncul dengan keberadaan proyek Gas Alam Blok Masela, terhadap bergesernya pola konsumsi yang berbasis makanan lokal ke beras dan makanan berbasis terigu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku siapkan 11 kebijakan pangan.

Gubernur Maluku Said Assagaff menyampaikan hal tersebut, ketika memberikan sambutan pada Sarasehan Nasional Strategi Pemprov Maluku dalam Penyediaan pangan Menyongsong Pengelolaan Gas Alam Blok Masela, di Kampus Universitas Pattimura Ambon, Rabu (12/4/2017).

“Proyek besar ini diperkirakan akan berdampak terhadap pola makan masyarakat lokal. Pola konsumsi masyarakat lokal Maluku yang selama ini berbasis umbi-umbian, sagu dan jagung dengan keberadaan proyek petrokimia Masela, dikuatirkan berdampak terhadap bergesernya pola konsumsi yang berbasis makanan lokal ke beras dan makanan berbasis terigu. Semua ini merupakan tantangan yang serius yang perlu kita pikirkan bersama,” tutur Assagaff.

Dia menyampaikan fakta,  sebagian besar kebutuhan bahan makanan rakyat Maluku seperti beras, gula, terigu, telur, ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel dan lain-lain, masih didatangkan dari luar Maluku. Namun dari tahun ke tahun, menurut Assagaff, jumlah dan jenis bahan pangan yang didatangkan dari luar Maluku, relatif berkurang seiring dengan meningkatnya produksi pangan lokal.

“Di tengah tantangan-tantangan yang disebutkan di atas, tidak ada pilihan lain buat kita, kecuali bersama-sama meningkatkan produksi pangan untuk keperluan masyarakat,” ujarnya.

Assagaff katakan, kita tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhan pangan di dunia yang mengglobal ini, paradigma baru jalan tengah perlu diambil. Paradigma itu adalah, “Eat what we and world grow – Grow what we eat”. Ini disebut Assagaff sebagai suatu tantangan besar untuk semua pihak di Maluku.

Namun dia meyakini peran iptek dapat menjawab ini semua dan di sinilah Perguruan Tinggi dalam hal ini Universitas Pattimura (Unpatti), Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Universitas Darussalam dan lainnya, memegang peranan yang strategis.

“Kita jangan mengulangi kesalahan pada proyek Migas di tempat lain seperti Bontang dan Arun, yang dalam perencanaan bersifat ‘Enclave’ (tertutup), sehingga hanya segelintir orang yang bisa menikmati hasil gas bumi tersebut,” kata Assagaff.

Dia mengingatkan lagi, bahwa salah satu yang perlu diperhatikan dan dipikirkan bersama adalah bagaimana menyiapkan kebutuhan pangan untuk masyarakat dan para pekerja di perusahaan Petrokimia yang akan dibangun tersebut. Hal ini merupakan tantangan sekaligus peluang ekonomi yang sangat besar untuk masyarakat setempat. Keberadaan proyek besar dengan tenaga kerja berpenghasilan tetap dalam jumlah banyak menuntut ketersedian pangan dari sisi kuantitas, kualitas dan keanekaragamannya.

“Kita patut bersyukur, bahwa Provinsi Maluku dikaruniai sumber daya alam yang begitu banyak. Kekayaan ini harus kita kelola sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan berwawasan lingkungan,” terang Assagaff. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Maluku, adalah Blok Gas Abadi Masela. Demi kesejahteraan rakyat, di Blok Masela bakal menjadi Pusat Industri Petrokimia.

Menurut Menteri Perindustrian Erlangga Hartanto, dari Blok Masela akan dibangun industri Petrokimia berbasis gas dengan total investasi sebesar USD 3,9 miliar. Proyek ini diproyeksikan akan menyerap 39 ribu tenaga kerja langsung dan dari awal dikonsepkan dengan tetap melibatkan masyarakat, termasuk di dalamnya peran Perguruan Tinggi.

Menurut gubernur  11 langkah kebijakan yang telah dan akan dilakukan pihaknya  di sektor pangan, mengantisipasi pengoperasian Gas Alam Blok Marsela itu yakni.

  1. Menetapkan kawasan wilayah produksi pangan yang mengacu pada Rencana Tata ruang wilayah Provinsi Maluku dengan pendekatan gugus pulau berdasarkan potensi sumber daya alam dan berkelanjutan.
  2. Meningkatkan produksi pangan melalui kebijakan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.
    3. Membangun kawasan pangan, di mana petani akan memproduksi komoditi berdasarkan kebutuhan pasar. Beberapa input produksi akan diberikan sebagai bagian dari proses produksi untuk dapat menghasilkan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar.                                              4.  Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan dan pengembangan pertanian organik.                                           5.Meningkatkan akses pasar bagi produk lokal untuk menjamin produk pertanian lokal masuk dalam rantai pasokan (supply chain) jaringan pasar modern Super Hypermart.                    6. Mendorong peran Perguruan Tinggi untuk menghasilkan benih berkualitas dan tempat pelatihan bagi para petani.       7. Meningkatkan kerjasama ABG (Akademisi, Bisnisman, Government) menuju Maluku mandiri pangan.                      8. Membangun infrastruktur perhubungan (jalan, jembatan, perhubungan laut) untuk menjamin terdistribusinya bahan pangan yang mudah dan murah dari pusat produksi ke konsumen di Maluku.                                                          9. Membangun sistem informasi pangan berbasis online.     10. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal: umbi-umbian, sagu, jagung. program “one day one rice” harus terus dikampanyekan untuk membangun kesadaran masyarakat akan perlunya diversifikasi pangan ke arah yang lebih beraneka ragam dan nilai gizi seimbang. Paradigma “kalau belum makan nasi, belum makan” harus segera kita tinggalkan. Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang pengelolaan dan pelestarian sagu untuk menjamin pemanfaatan dan pelestarian salah satu makanan lokal daerah Maluku. (ADI)