Gubernur Pimpin Rombongan ke Jakarta Tagih Janji Presiden Soal DAU Laut

by
Gubernur didampingi Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, Wakil Ketua DPDR Muzakir Assagaff dan Ketua Bappeda Maluku Antonius Sihalohu, memberikan keterangan pers hasil Musrembang di KM. Doro Londa Maret lalu. FOTO : TERASMALUKU

AMBON – Guna memastikan kapan dimulainya perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku dihitung berdasarkan luasan wilayah lautnya, Gubernur Maluku, Said Assagaff mengajak pimpinan DPRD (Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Huwae, para Wakil Ketua DPRD Maluku, dan para Ketua Fraksi DPRD Maluku) Maluku ke Jakarta, Senin (17/4), untuk bertemu pimpinan DPR RI, Selasa (18/4) ini.

“Gubernur dan pimpinan DPRD Maluku pada (Senin, 17/4) ke Jakarta, untuk menagih janji Presiden Joko Widodo, menghitung DAU Maluku berdasarkan luas wilayah laut kita. Besok (Selasa, 18/4) mereka akan mendatangi DPR RI untuk menanyakan kapan kepastian waktu janji tersebut direalisasikan,” ujar Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku, Bobby Palapia, di Jakarta, Senin (17/4).

Selain ketemu pimpinan DPR RI, Palapia jelaskan, rombongan tersebut akan juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, untuk meminta dukungan terkait DAU tersebut, termasuk membicarakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bersama Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 6 sampai 8 April 2017 lalu, yang juga sempat dihadiri Menko Maritim.

Lebih lanjut terkait alasan kunjungan rombongan ini ke Jakarta, menurut Palapia, Gubernur sempat meluapkan kekecewaannya, lantaran pernyataan pejabat Kementerian Keuangan dirasakan berbeda dengan janji Presiden Joko Widodo.

“Kekecewaan Gubernur bukan tidak beralasan, sebab saat pertemuan dengan wakil Menteri Keuangan, yang dihadiri Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, ada pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen Presiden Joko Widodo,” terang Palapia.

Konon dalam penjelasannya, Palapia katakan, sang Dirjen menjelaskan kenaikan 50 persen DAU tersebut, telah dilakukan sejak tahun 2008, dan setiap tahun naik 5% sehingga total kenaikan DAU untuk Maluku sudah 45%, hanya tersisa 5% lagi.

“Hal ini tentu sangat tidak menyenangkan, karena jelas di depan Ketua DPR, Presiden telah menegaskan DAU Maluku tahun depan dihitung dari laut, dan mulai dari 50%,” tandas Palapia.

Ketika menerima kunjungan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih, Selasa (11/4) lalu, Palapia katakan, Gubernur juga meminta bantuan dan dikungannya. “Saat itu, Ketua Wantimpres berjanji kepada Pak Gub, akan menyampaikan keluhan dan kekecewaan Gubernur tersebut,” ujarnya.

Kali ini, untuk menunjukkan keseriusan Pemerintah dan rakyat Maluku terkait penbahan DAU Maluku dari laut itu, Palapia katakan, Gubernur mengajak Pimpinan DPRD Maluku bertemu pimpinan DPR RI. Terutama untuk mendapatkan dukungan politik.

“Sudah dipastikan, Selasa (18/4) ini, Gubernur dan pimpinan DPRD Maluku bertemu pimpinan DPR RI untuk memastikan realisasi 50% tersebut benar-benar dihitung dari nol (0), dan memastikan waktu mulai dihitungnya kapan,” pungkas Palapia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kunjungan ke Ambon, berjanji akan menghitung DAU Maluku berdasarkan luas  laut Maluku. Jika janji tersebut direalisasi maka DAU Maluku akan bertambah  lagi Rp 1 Triliun lebih.   (ADI)