DPRD Soroti RAPBD Kabupaten SBB

by
DPRD bersama Pemkab SBB menggelar pembahasan RAPBD Tahun 2018 di ruang rapat utama DPRD, Kamis (28/12). FOTO : FADLI

TERASMALUKU.COM,-PIRU-Pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2018 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD SBB, Kamis (28/12)  menuai protes anggota dewan. Pangkal soalnya adalah perubahan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) di RAPBD itu.

PAD yang  ditandatangan dalam nota kesepahaman KUA-PPAS Kabupaten SBB 2018 antara Bupati SBB Yasin Payapo dan pimpinan DPRD pada 5 Desember adalah Rp 30 miliar, namun yang terjadi dalam PAD sebelum pembasahan RAPBD dirubah pihak eksekutif  menjadi  Rp 40 miliar. DPRD berang karena perubahan angka tersebut tanpa sepengetahuan tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan bertentangan dengan nota kesepahaman KUA-PPAS yang sudah ditandatangani sebelumnya.

Anggota DPRD SBB Fraksi PKB Maaruf Tomia mengatakan, perubahan angka  tersebut adalah kesalahan fatal yang dilakukan tim Banggar Pemkab SBB. Menurutnya, struktur anggaran yang sudah ditandatangani  lewat nota kesepahaman antara Bupati  dan pimpinan DPRD tidak bisa dirubah begitu saja tanpa melibatkan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran.

“Semua anggaran yang sudah disepakti lewat penandatangan nota kesepahaman KUA-PPAS antara DPRD dan Pemda SBB tidak bisa dirubah sepihak,” ujar Tomia. Ia mengungkapkan, jika perubahan ini dilakukan karena kesengajaan oleh tim Banggar Pemkab SBB maka DPRD hanya dijadikan stempel semata, tidak dihargai dan bentuk pelecehan terhadap DPRD SBB.

Wakil Ketua DPRD SBB Mustafa Raharusuan juga sejalan dengan Tomia. Menurut Mustafa, pembahasan RAPBD 2018 oleh tim Banggar eksekutif Pemkab SBB hanya main-main saja. Ia mempertanyakan perubahan anggaran tersebut, apakah kesalahan penulisan atau salah hitung, karena anggaran PAD yang sudah disepakati DPRD bersama  Pemkab SBB adalah Rp 30 miliar bukan Rp 40 miliar.

Sekda SBB Mansur Tuharea dalam sidang dengan DPRD tersebut sempat menyebutkan kalau PAD hanya Rp 30 miliar  disesuaikan dengan kesepahan dalam Kua-PPAS. Namun setelah itu Sekda Mansur Tuharea kembali mengatakan kalau PAD SBB 2018 menjadi Rp  40 miliar bukan Rp 30 miliar. Kondisi ini membuat tim Banggar Legislatif, DPRD SBB  kembali bingun hingga membuat sidang pembahasan RAPBD SBB di DPRD diskorsing hingga Kamis malam. (FAD)