TERASMALUKU.COM,-AMBON – Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung mempresentasikan Roadmap (Peta Jalan) Pengembangan Wilayah Provinsi Maluku, hasil kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, diwakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, bertempat di lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (15/1).
“Ada tiga hal yang dipaparkan Ibu Reginawati Ketua Tim dari Unpad, bersama anggota timnya, yakni Peta Jalan Komoditas Gugus, Rencana Aksi Komoditas Gugus dan Indikator Capaian,” ujar Kepala Bagian Humas Setda Maluku Bobby Palapia, terkait kegiatan tersebut.
Untuk Peta Jalan Komoditas Gugus, menurut Palapia, sejumlah sektor yang dibicarakan yaitu pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. “Sedangkan untuk Rencana Aksi Komoditas Gugus, yang disampaikan ialah Kebijakan, Program dan Kegiatan Provinsi Maluku Bidang Ekonomi, Sosial, Infrastruktur, pertanian, sektor perikanan umum, dan sektor pariwisata,” papar Palapia.
Sementara itu, Ketua Tim Unpad Reginawati mengatakan, presentasi ini secara formal adalah laporan akhir pihaknya, tetapi sebenarnya tidak berhenti di sini. “Waktu bergulir tetapi roadmap ini juga menjadi tugas kita semua, terutama kami di Maluku Corner Unpad, untuk menyempurnakan program dan kegiatan yang akan ditulis di sini,” tuturnya.
Dia mengakui, memang tidak mudah membuat peta jalan ini. Karena itu pihaknya berterima kasih diberi kepercayaan oleh Pemerintah Provinsi Maluku membuat peta jalan ini, yang memungkinkan pihaknya juga mendapatkan banyak pelajaran dari proses tersebut. Menurut Reginawati, pihaknya juga sudah membaca dokumen, penelitian dari lapangan, termasuk penelitian dari Universitas Pattimura dan dari kedinasan.
“Saya rasa untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan, Maluku sudah melakukan berbagai upaya. Meski pun secara teknis sudah banyak upaya dilakukan, tapi kelihatannya masih harus terus diupayakan dengan menaikan aspek kesejahteraannya,” nilai dia. Dalam Penyusunan Roadmap Pengembangan Wilayah Provinsi Maluku ini, Reginawati menyebutkan, pihaknya lebih banyak bicara pada tataran teknis, karena memang dokumennya kebanyakan dokumen teknis.
Pihaknya lanjut Reginawati, juga sudah berbicara dengan beberapa pihak di Maluku, terutama di kedinasan dan di universitas, bahwa mungkin ke depannya mungkin harus menyentuh hal-hal yang bukan teknis, yang sosial sekali. “Karena saya lihat, local wisdom di sini, kebiasaan, tata cara, cara pandang, cara pikir itu menjadi unik sekali menurut kami, dan berbeda dengan kami di daerah lain,” ujarnya.
Perbedaan itu, disebutnya, bukan berarti dia memperterangkan yang satu dengan yang lain, namun memang demikian adanya. Perbedaan itu mungkin yang harus dikuatkan di dalam road map ini. “Jadi memang road map ini sampai tataran rencana aksi, bukan sekadar road map. Nanti di rencana aksi akan sudah kami tuliskan beberapa hal,” pungkasnya.(ADI)