TERASMALUKU.COM,-MALANG- PT. Pertamina (Persero) Tahun 2018 ini membangun lagi dua lokasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di wilayah Provinsi Maluku. Dua itu yakni di Air Buaya Kabupaten Buru dan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru. Proses pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk melayani penjualan BBM satu harga saat ini dilakukan lembaga penyalur.
“Untuk tahun 2018, Pertamina membangun lagi dua lokasi BBM satu harga. Di Air Buaya Kabupaten Buru dibangun SPBU mini sedangkan di Kecamatan Aru Utara Kepulauan Aru dibangun SPBU kompak,” kata Senior Supervisor Communication dan Relation MOR VIII PT. Pertamina Fahrougi A. Sumampouw di sela – sela Media Gathering Communication And Relation Pertamina MOR VIII dengan 42 jurnalis Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat di Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/1).
Menurut Fahrougi atau biasa disapa Ogi ini, untuk SPBU di Air Buaya pasokan disuplai dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Namlea, Buru. Sedangkan untuk SPBU Kompak Aru Utara, suplai BBM dari TBBM Dobo, Kepulauan Aru. Ogi memastikan tahun ini juga SPBU BBM satu harga di dua lokasi tersebut diresmikan, sehingga warga pada dua wilayah itu dapat menikmati harga BBM sama dengan daerah lainnya yang memiliki SPBU.
Program BBM satu harga menurut Ogi bertujuan agar harga BBM yang sama dapat dinikmati oleh warga di seluruh Indonesia, terutama di kawasan Indonesia timur katagori daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). “Sehingga dengan adanya program BBM satu harga ini juga perputaran ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan dan terlur makin meningkat,” kata Ogi.
Di tahun 2017, Pertamina juga sudah mengoperasikan satu lokasi BBM satu harga di SPBU mini Amalatu Desa Latu Kabupaten Seram Bagian Barat. Ogi mengungkapkan, masalah yang sering muncul di lokasi SPBU adalah pembelian dengan jerigen. Karena itu Ogi meminta kepada aparat keamanan, lembaga penyalur serta masyarakat untuk mengawasi pembelian BBM di SPBU penyalur BBM satu harga.
Jika pembelian mengguna jeringen maka harus diperiksa apakah ada surat rekomendasi dari pemerintah daerah atau tidak. “Bila tidak ada surat rekomendasi dari dinas terkait maka harus dihentikan, pihak penyalur jangan melayani dan pembeli harus ditangkap karena ini merupakan praktek penimbunan BBM,” kata Ogi.
Ia mengungkapkan,Pertamina bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas berkomitmen menambah jumlah penyalur BBM di wilayah Indonesia Timur guna mewujudkan program BBM satu harga untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah. “Namun untuk Maluku memang sedikit terkendala karena tidak banyak lembaga penyalur yang mau main (bisnis), apalagi bangun SPBU di daerah terpencil, pemainnya itu saja,” katanya. (ADI)
