TERASMALUKU.COM,-AMBON-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2019 untuk dimasukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur, Senin (19/3). Penyusunan RKPD ini dibahas dalam Forum Lintas Perangkat Daerah bertemakan “Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Penganguran”.
Forum Lintas Perangkat Daerah tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Hamin Bin Thahir dan menghadirkan tiga narasumber yakni, Kepala Bappeda Maluku Antonis Sihalohu, Asisten III Setda Maluku Zulkifli Anwar serta Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Pemprov Maluku, Lutfi Rumbia.
Dalam sambutan Plt Gubernur Maluku Zeth Sahuburua yang dibacakan Sekda Maluku mengungkapkan, forum ini untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja, sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu forum ini, untuk singkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perangkat daerah.
“Rancangan RKPD juga memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Kita ketahui, Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam implementasi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2014-2019. Oleh karena itu, saya harapkan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar memperhatikan target RPJMD sehingga bisa dilakukan upaya akselerasi pencapaian target-terget tersebut,”ungkap Sekda.
Berdasarkan tema, menurut Sekda, penyusunan RKPD menitikberatkan pada upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Karena itu Sekda meminta seluruh pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Maluku agar bisa memprioritaskan program kegiatan yang mengarah pada hal tersebut. Pasalnya lanjut Sekda, penyelesaian masalah pembangunan yang sedang dihadapi saat ini termasuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalah mendasar di Maluku.
“Saya sungguh memahami ditengah upaya kita menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah serta pencapaian target RPJMD, kita diperhadapkan dengan keterbatasan kemampuan fiskal untuk mengalokasikan belanja pembangunan semua yang kita rencanakan.Olehnya itu, saya harapkan kepada pimpinan perangkat daerah agar mengoptimalkan belanja pembangunan yang bersumber dari APBN yang tentunya disesuaikan dengan prioritas nasional yang ada di daerah, alokasi belanja tugas pembantuan serta alfirmatif,”ujarnya.
Sekda juga mengaku, sampai saat ini ada beberapa isu strategis yang masih menjadi masalah pembangunan di Maluku yakni tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan daerah belum efektif dan efisien kemudian tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
“Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar yang masih perlu diatasi dan ditingkatkan, maka penyusunan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 ini diarahkan pada sejumlah prioritas yang menjadi tantangan bagi daerah ini,”kata Sekda (UAD)
