Wakapolda Dimutasi, Bawaslu Maluku Tak Bisa Berbuat Banyak

oleh
oleh

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku tidak bisa berbuat banyak atas dugaan keterlibatan Wakapolda Maluku Brigjen Pol Hasanuddin mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2018, Murad Ismail dan Barnabas Orno (BAILEO). Bawaslu juga tidak mengetahui adanya pertemuan Wakapolda dengan personil Polres Kepulauan Aru, Bhayangkari, Brimob BKO dan personil Pol Air di Mapolres Kepulauan Aru yang diduga terkait pengarahan dukungan kepada BAILEO.

Koordinator devisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Maluku Paulus Titaley menyebut pihaknya tidak bisa bertindak lebih jauh terhadap masalah tersebut. Apalagi Brigjen Pol Hasanuddin sudah dimutasi. “Saat ini terduga (Brigjen Pol Hasanuddin) sudah dimutasi oleh pimpinannya. Beta juga sudah memastikan ke temen- temen Panwas di daerah, tapi mereka tidak tahu,” kata Paulus saat ditemui Terasmaluku.com di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Karang Panjang Ambon  usai rapat koordinasi Kamis (21/6/2018) malam.

Sepanjang Kamis ini ramai pemberitaan terkait pencopotan Wakapolda Maluku,Brigjen Pol  Hassanudin yang baru dilantik Janurai 2018 dan mengundang perhatian banyak pihak. Pasalnya mutasi dilakukan dalam waktu yang hari nyaris bersamaan dengan adanya laporan dugaan ketidak netralnya Hasanuddin dalam Pilkada Maluku.

Seperti diberitakan Terasmaluku.com sebelumnya, pencoptan  Hassanudin  terjadi usai ramai beredar rekaman suara dan foto arahan yang diduga Wakapolda dengan personil Polres Kepulauan Aru, Bhayangkari, Brimob BKO dan Pol Air di Aula Mapolres Aru, Senin (18/6/2018). Dalam rekaman pertemuan tersebut, Wakapolda mengarahkan keluarga besar Bhayangkara di Kepulauan Aru memenangkan pasangan BAILEO.

Menanggapi hal itu, Paulus mengaku pihaknya baru mengetahui kronologisnya dari media masa. Kabar mutasi tersebut baru diketahuinya melalui sharing berita dari situs Indonesia Policy Watch. Apalagi menurut Paulus, pertemuan Wakapolda tersebut terjadi tidak ditempat terbuka dan bukan dalam suasana kampanye. Sebagai badan resmi yang mengawasi jalannya pemilihan umum, menurur Paulus pihaknya tak bisa berbuat banyak. “Soal pelanggaran mungkin lihatnya tentang netralisasi anggota kepolisian. Jadi sebagai instituasi memang harus netral,” lanjutnya.

BACA JUGA :  14 Andikpas di Maluku Terima Remisi di Hari Anak Nasional

Dirinya berharap pihak kepolisian tetap bersikap netral. Begitu juga semua pihak yang punya kekuasaan jabatan serta kewenangan tidak menggunkannya dengan keliru. Dengan begitu pesta demokrasi Pilkada Maluku  berhalan lancar, aman dan damai. (BIR)

No More Posts Available.

No more pages to load.