TERASMALUKU.COM,-AMBON-Maluku menjadi satu dari 28 provinsi yang bakal menggelar imunisasi campak dan rubella (MR) bagi anak anak . Ancaman kecacatan maupun kematian yang bisa saja timbul pada anak yang tidak dibekali kekebalan tubuh yang cukup mendorong pemerintah berfokus pada pemberian dua imunisasi ini.
Bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lappan) serta UNICEF, bakal memulai pemberian vaksin bagi anak anak usia 9 hingga 15 tahun, Rabu (1/8/2018). Program yang digelar selama sebulan itu menyasar sebanyak 546.335 anak yang tersebar di 11 kabupaten dan kota di Maluku. Vaksin gratis tersebut bakal diberikan ke sekolah-sekolah, posyandu serta fasiltas kesehatan (faskes) lainnya.
Target dari Kampanye Imunisasi Campak dan Rubella adala lebih dari 95 persen anak diimunisasi sehingga mata rantai penularan campak dan rubella dapat diputuskan.“Vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional ini aman dan efektif. Sudah ada rekomendasi dari lembaga dunia WHO dan izin edar BPOM,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Maluku, dr Meikyal Pontoh saat pertemun teknis KOMDA PP-KIPI di Hotel Everbright Ambon, Selasa (31/7/2018) sore.
Lisensi serta standar keamanan yang ditetapkan World Health Organization (WHO) itu menjadi jaminan bagi para orang tua untuk melindungi anak mereka dari ancaman dua penyakit itu. Khususnya rubella atau MR, selama ini belum termasuk dalam vaksin rutin dan wajib yang diberikan pada anak. Melalui program ini pemerintah berupaya menyediakan vaksin MR berkualitas yang diberikan gratis kepada masyarakat. Kemudahan akses serta jaminan ini pula diharapkan mendorong pemahaman orang tua terhadap akibat yang ditimbulkan jika tidak memberi vaksin sebagai penambah kekebalan tubuh anak terhadap penyakit.
Saat ini vaksin MR digunakan lebih dari 141 negara dunia. Maluku bakal memulai bulan imunisasi campak dan rubella selama Agustus hingga September nanti. Pada bulan imunisasi ini Dinas Kesehatan Maluku juga bekerjasama dengan LAPPAN. Penanganan kasus-kasus yang muncul di masyarakat pascaimunisasi menjadi salah satu fokus bersama selama program ini berlangsung. Ketakutan masyarakat dan pemahaman yang kurang tepat bisa memperparah kasus yang muncul pascaimunisasi. “Diharapkan pertemuan dengan Komda KIPI Provinsi Maluku dapat bermanfaat dalam penanganan kasus setelah imunisasi,” jelas Baihajar Tualeka dari Yayasan LAPPAN Maluku.
Kerjasama yang dimaksud tidak hanya untuk memberikan vaksin bagi anak tapi juga mengantisipasi dan menangani efek yang muncul usai pemberian vaksin dengan tepat dan cermat. Mengingat respon dan reaksi tubuh tiap anak berbeda-beda. Menurut Baihajar, pertemuan teknis itu untuk membahas penanganan teknis yang diberiakan secara profesional jika terjadi KIPI atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Dengan begitu dapat ditangani dengan spesifik terencana dengan baik serta aman.(BIR)
