27 UMKM di Delapan Kabupaten Kota Dapat Dana Bergulir Dinkop Maluku

oleh
oleh
Augsteintje Sahertian

TERASMALUKU.COM,-AMBON-Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UPTD PDB-KUMKM) Dinas Koperasi (Dinkop) Provinsi Maluku, pada pertengahan Oktober 2018 akan menyalurkan Dana Bergulir kepada 27 UMKM. Yakni tersebar di delapan Kabupaten dan kota di Maluku sebesar Rp 1.7 milyar.

Delapan Kabupaten tersebut diantaranya, Kota Ambon senilai Rp 390 juta, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Rp 325 juta, Seram Bagian Timur (SBT) Rp 330 juta, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Rp 120 juta, Buru Rp 265 juta, MTB Rp 70 juta, MBD Rp 160 juta dan Kota Tual Rp 40 juta. Sementara hanya tiga kabupaten yang tidak menerima kucuran dana yakni Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan.

Keputusan pembagian dana tersebut telah ditetapkan bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku yang telah dituangkan dalam dokumen anggaran UPTD PDB. “Tiga kabupaten yang tidak dapat Dana Bergulir tahun ini karena mereka belum masukan proposal hingga batas akhir 31 Mei tahun berjalan,” jelas Kepala UPTD PDB KUMKM Provinsi Maluku Augsteintje Sahertian kepada Terasmaluku.com, Kamis, (6/9/2018).

Sebelum UPTD ini dibentuk pada 2009, Sahertian mengaku, pada 2002 hingga 2008 Dinas Koperasi juga melakukan hal yang sama lewat dana yang bersumber dari APBN sebasar Rp 40.016.000.000 dan ditambah APBD 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp. 3.765.000.000. Itu artinya lanjut Sahertian, kepedulian Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Sektor permodalan bagi KUMKM di Provinsi Maluku cukup tinggi.

Namun tak begitu saja diberikan, dana ini dipandu dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Dulu dinas yang tangani,  sekarang UPTD PDB KUMKM secara kelembagaan telah mendapat pengesahan sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang khusus mengelola Dana Bergulir,” kata Sahertian. Untuk pelayanan pinjaman dan pembiayaan KUMKM Sahertian menilai, sangat rendah dalam penerapan suku bunga sebasar 4% pertahun yang dicicil dalam lima tahun atas permintaan KUMKM serta dapat dicicil juga dalam tiga tahun.

BACA JUGA :  Tambang Emas Gunung Botak Ditutup

Adapun persyaratan mendasar bagi KUMKM yang mengajukan proposal adalah usaha yang sudah berumur dua tahun dan memiliki legalitas ijin usaha yang jelas dan masih berlaku serta memiliki Laporan Keuangan dengan keuntungan (laba bersih positif), khusus bagi koperasi menunjukkan hasil RAT dua tahun berturut-turut dan berita acara untuk mengajukan permohonan pinjaman atau bantuan serta persyaratan penunjang yang akan diminta pada saat pengajuan dan di lapangan oleh pihaknya.

Selanjutnya untuk memastikan pinjaman atau pembiayaan bermanfaat pihaknya bakal melakukan monev kepada KUMKM setahun tiga kali.“Namun dari pendapatan sebagai biaya operasional kita tetap dipertanggungjawabkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku,”pungkasnya (UAD)

No More Posts Available.

No more pages to load.